Yang pasti, Purbaya merasa data yang ia miliki akurat. Berasal dari sistem monitoring Bank Indonesia. Bukan hasil tebak-tebakan. Kalau Dedi ingin membuktikan sebaliknya, silakan periksa sendiri di BI. Transparansi berlaku untuk semua pihak.
Namun publik masih penasaran. Jika data BI menunjukkan Jabar punya dana mengendap, kenapa Dedi tidak menemukannya? Apakah ada perbedaan definisi antara "dana mengendap" dan "deposito"? Atau ada sesuatu yang luput dari penelusuran Gubernur?
-
Ke Mana Sebenarnya Dana APBD Jabar Mengalir?
Dedi Mulyadi mengklaim dana yang ada di BJB sudah digunakan untuk proyek pembangunan. Infrastruktur jadi prioritas. Jalan yang rusak diperbaiki. Jembatan yang retak direnovasi. Irigasi untuk petani diperluas. Ruang kelas baru dibangun agar anak-anak tak kekurangan tempat belajar. Rumah sakit ditingkatkan fasilitasnya.
Angka Rp2,4 triliun disebutnya sudah bergerak. Tidak diam. Tidak pula disimpan untuk menghasilkan bunga. Ini bukan deposito pasif. Melainkan anggaran aktif yang langsung menyentuh masyarakat.
Tapi Purbaya punya pandangan lain. Menurutnya, dana yang tercatat di sistem BI memang belum tentu berbentuk deposito formal. Bisa saja dana itu terparkir sementara di rekening giro. Atau tabungan pemerintah yang belum dicairkan. Esensinya sama: uang daerah yang belum digunakan secara optimal.
Ini menarik. Ada perbedaan persepsi. Dedi fokus pada deposito. Purbaya melihat dana mengendap secara luas. Mungkin keduanya benar dalam konteks masing-masing. Tapi publik butuh kejelasan. Definisi yang sama. Data yang bisa diverifikasi bersama.
Di tengah kebingungan ini, satu pertanyaan mengemuka. Apakah sistem monitoring BI perlu dibuka untuk umum? Agar tidak ada lagi debat kusir seperti ini. Transparansi bukan hanya urusan pemerintah daerah. Tapi juga pemerintah pusat.
Baca Juga: Bea Masuk 0 Persen, Fabrikator Baja Lokal Terancam Mati: ISSC Minta Pemerintah Bertindak Tegas