Sulawesitoday - Tiga hari berlalu. Bantuan belum datang. Warga Langkat masih menunggu. Psikolog Universitas Paramadina, Muhammad Iqbal, mencatat fakta mengejutkan itu saat turun langsung ke lokasi banjir. Kenyataan pahit inilah yang memantik desakan penetapan musibah banjir dan longsor Sumatera sebagai bencana nasional.
Iqbal, yang juga Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menegaskan penetapan status bencana nasional bukan sekadar formalitas. Regulasi bantuan pemulihan butuh jalur cepat. Pemerintah pusat harus turun tangan. Sumber daya negara wajib dimobilisasi maksimal.
"Bencana nasional itu bukan soal seluruh Indonesia terdampak," jelas Iqbal dalam podcast Bambang Widjojanto yang tayang Senin, 8 Desember 2025. "Ini soal ketatanegaraan. Resources negara harus bisa diturunkan segera."
Temuan lapangan Iqbal menyingkap realitas yang memprihatinkan. Bantuan baru tiba setelah tiga hari bencana menerjang. Distribusinya pun tidak merata. Banyak korban terabaikan. Kondisi ini memperparah trauma warga yang kehilangan harta benda.
Apakah Pemerintah Daerah Mampu Mengatasi Sendirian?
Pertanyaan krusial ini mengemuka ketika beberapa bupati di Aceh mengeluarkan surat pernyataan ketidakmampuan. Mereka mengakui secara terbuka: anggaran tidak cukup untuk menangani bencana skala besar. Provinsi Sumatera Barat bahkan mengalami pemangkasan anggaran transfer daerah hingga Rp2 triliun lebih.
Iqbal menyoroti ironi kebijakan efisiensi anggaran. Pemangkasan dana transfer ke daerah justru terjadi saat kapasitas respon bencana paling dibutuhkan. Gubernur dan bupati kehilangan ruang gerak. Resources habis sebelum perang dimulai.
"Pak Gubernur mau ngapain? Resources udah nggak ada," ujar Iqbal dengan nada prihatin. "Pemerintah daerah nggak punya anggaran, pusat punya."
Realitas ini menuntut aksi tegas pemerintah pusat. Bukan lagi waktu mengandalkan mobilisasi sipil semata. Seluruh aparatur negara—termasuk TNI dan Polri—harus dikerahkan. Bantuan internasional tak perlu ditolak dengan alasan gengsi. Nyawa manusia lebih berharga dari prestise.
Bagaimana Efisiensi Justru Memperburuk Penanganan?
Kebijakan efisiensi anggaran yang digadang-gadang menjadi solusi fiskal ternyata membawa efek domino. Pemangkasan dana transfer daerah mengurangi kapasitas tanggap darurat. Daerah-daerah rawan bencana kehilangan bantalan finansial. Saat musibah datang, mereka hanya bisa pasrah.
Kasus Sumatera Barat menjadi cermin. Dengan pengurangan anggaran triliunan rupiah, pemerintah provinsi tidak memiliki cadangan memadai. Alat berat terbatas. Logistik lambat. Koordinasi terhambat. Korban bertambah sementara bantuan tersendat.
Iqbal menekankan perlunya pemerintah pusat bersikap "royal" kepada rakyat. Bukan saatnya menghitung untung-rugi secara kaku. Loyalitas masyarakat terbangun dari keberanian pemerintah berkorban. Kepemimpinan diuji saat krisis, bukan saat kondisi normal.
"Kalau pemerintah itu royal, masyarakat akan loyal," kata Iqbal. "Tapi kalau pemerintah hitung-hitungan, pelit, ya itu akan membuat masyarakat pelit juga."