Sulawesitoday - Kritik keras meluncur. Dari mulut Hashim Djojohadikusumo. Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup itu menyebut pengelolaan penerimaan negara Indonesia berada dalam kondisi "sangat-sangat parah". Pernyataan kontroversial tersebut disampaikan berdasarkan riset yang telah ia lakukan sejak satu dekade silam, mengungkap fakta mengejutkan tentang lemahnya sistem perpajakan hingga royalti negara.
Hashim menyampaikan kritiknya dalam forum Bedah Buku Indonesia Naik Kelas di Universitas Indonesia, Jumat 12 Desember 2025. Acara bertajuk Future Talk: Indonesia Naik Kelas & Peran Sivitas Akademika itu menjadi panggung bagi Hashim untuk membedah kondisi kelam penerimaan negara. "Sistem penerimaan negara kita—pajak, bea cukai, PNBP, royalti—sangat-sangat parah, parah sekali," ujar adik Presiden Prabowo Subianto ini dengan nada tegas.
Menurutnya, Indonesia tercatat memiliki rasio penerimaan negara hanya 9 hingga 10 persen dari total Produk Domestik Bruto. Angka tersebut menempatkan Tanah Air pada posisi paling lemah secara global. Hashim tak main-main dengan pernyataannya. Ia menegaskan Indonesia masuk kategori negara dengan penerimaan terburuk di dunia.
"Indonesia betul kita termasuk yang paling lemah dan paling rendah di dunia dengan rasio 9-10 persen dari PDB," lanjut Hashim. Perbandingan dengan negara-negara lain semakin mempertegas kesenjangan ini. Rata-rata negara berkembang memiliki rasio pajak 15-20 persen. Sementara negara maju bisa mencapai 25-35 persen dari PDB mereka.
-
Apakah Potensi Ekonomi Indonesia Memang Terbatas?
Jawabannya tegas: tidak. Hashim membantah keras jika lemahnya penerimaan negara disebabkan minimnya potensi ekonomi nasional. Masalahnya justru terletak pada buruknya kinerja aparatur negara. Mulai dari aparat pajak, bea cukai, hingga pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dinilainya tidak bekerja optimal.
"Kalau memang aparat pajak, aparat bea cukai, aparat semuanya itu bekerja dengan benar, Indonesia bukan negara dengan defisit," kata Hashim dengan nada menantang. Ia bahkan meyakini Indonesia seharusnya menjadi negara surplus jika sistem berjalan sebagaimana mestinya. Pernyataan ini seolah menampar keras birokrasi yang selama ini dianggap lamban dan penuh praktik koruptif.
Kritik Hashim bukan tanpa data. Ia mengutip riset Bank Dunia yang mencatat sekitar 35 persen aktivitas ekonomi Indonesia berada di zona abu-abu. Ekonomi gelap ini tak tercatat dalam sistem resmi negara. Artinya, ada triliunan rupiah yang mengalir tanpa disentuh oleh pajak negara. "Bank Dunia katakan saat ini ekonomi abu-abu atau hitam itu kurang lebih 35 persen daripada ekonomi kita, tidak tercatat," ungkap Hashim.
-
Berapa Sebenarnya Nilai Ekonomi Riil Indonesia?
Selama ini publik mengenal angka Rp25.000 triliun sebagai nilai ekonomi Indonesia. Namun Hashim membongkar fakta mengejutkan di balik angka tersebut. Menurutnya, ekonomi Indonesia sesungguhnya sudah mencapai Rp31.000 hingga Rp32.000 triliun. Dari jumlah itu, sekitar Rp7.000 triliun mengambang di ekonomi gelap tanpa tercatat.
"Ekonomi Indonesia bukannya 25.000 triliun, sesungguhnya saat ini ekonomi kita sudah 31–32.000 triliun, tapi 7 triliun itu enggak tercatat," papar Hashim. Angka Rp7.000 triliun yang hilang ini setara dengan 28 persen dari PDB resmi Indonesia. Jumlah fantastis yang seharusnya bisa menjadi sumber penerimaan negara untuk pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kesejahteraan rakyat.
Ekonomi gelap ini mencakup berbagai sektor. Mulai dari transaksi tunai yang tidak dilaporkan, bisnis informal, hingga praktik penggelapan pajak korporasi. Hashim menyoroti lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di sektor perpajakan sebagai penyebab utama. Sistem digitalisasi pajak yang digadang-gadang juga belum mampu menjaring ekonomi bawah tanah ini secara efektif.
Dalam kesempatan sama, Hashim juga mengingatkan soal ketergantungan Indonesia pada sumber daya alam. Cadangan SDA nasional diperkirakan hanya bertahan 50 tahun ke depan. "Sumber daya alam kita 50 tahun lagi habis," ujarnya singkat namun menohok. Pernyataan ini menjadi peringatan keras bahwa Indonesia tak bisa selamanya mengandalkan komoditas tambang dan migas.
-
Mengapa Indonesia Tertinggal dari Korea Selatan?
Hashim kemudian membandingkan Indonesia dengan Korea Selatan. Pada dekade 1960-an, ekonomi Indonesia jauh melampaui negara ginseng itu. Namun kini situasinya berbalik drastis. Pendapatan per kapita Indonesia hanya sepersepoluh dari Korea Selatan. "Tahun 60 ekonomi Indonesia jauh di atas Korea Selatan. Sekarang ekonomi kita per kapita 1/10 dari Korea Selatan," ungkap Hashim dengan nada menyesal.
Apa yang membuat Korea Selatan melesat jauh meninggalkan Indonesia? Hashim punya jawaban tegas: kualitas sumber daya manusia. Negara yang pernah dilanda perang saudara itu fokus membangun SDM melalui investasi masif di sektor pendidikan. Sementara Indonesia masih berkutat dengan masalah klasik seperti korupsi, birokrasi berbelit, dan infrastruktur pendidikan yang timpang.
"Adalah sumber daya manusia, tidak ada jawaban lain," tegas Hashim. Ia menekankan bahwa tanpa perbaikan kualitas SDM, Indonesia akan terus tertinggal meski memiliki potensi ekonomi besar. Hashim juga mengkritik mutu pendidikan nasional yang masih jauh dari standar global. Data Programme for International Student Assessment (PISA) menempatkan Indonesia di peringkat 63 dari 70 negara yang disurvei.