[wpseo_breadcrumb]
Ribuan Petani NTT Terancam Kehilangan Hak Pupuk Subsidi Akibat Kesalahan Pendataan
Sulawesitoday - Ribuan petani di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) terancam kehilangan hak mereka untuk mendapatkan pupuk subsidi.
Hal ini terungkap berdasarkan temuan Satuan Tugas Pencegahan Korupsi (Satgassus) Polri dalam kunjungan mereka pada 18-22 Juni 2024.
Permasalahan utama terletak pada sistem pendataan petani yang tidak akurat di Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Keluarga (E-RDKK).
Hal ini menyebabkan banyak petani yang berhak tidak terdaftar, terutama terkait dengan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan data Dukcapil yang belum selesai.
Menanggapi hal tersebut, Satgassus merekomendasikan beberapa langkah perbaikan kepada Kementerian Pertanian RI:
- Memperpanjang waktu bagi kabupaten-kabupaten di NTT untuk menyelesaikan pendataan E-RDKK.
- Meningkatkan koordinasi antara Dinas Pertanian Kabupaten dengan instansi terkait untuk memastikan kelancaran pendataan petani.
- Menerapkan mekanisme pendataan dan verifikasi transaksi yang lebih efisien dan terpadu.
- Memberikan dukungan operasional yang memadai bagi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam menjalankan tugas mereka.
Pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah korektif untuk menyelesaikan permasalahan ini agar pupuk subsidi dapat tepat sasaran dan membantu para petani di NTT dalam meningkatkan hasil panen mereka.
Berikut beberapa poin penting terkait isu ini:
- Jumlah petani terdampak: Ribuan petani di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat, NTT.
- Penyebab: Kesalahan pendataan petani di E-RDKK, terutama terkait pemadanan NIK dengan data Dukcapil.
- Solusi yang diusulkan: Memperpanjang waktu pendataan, meningkatkan koordinasi, menerapkan mekanisme pendataan yang lebih efisien, dan memberikan dukungan operasional bagi PPL.
- Dampak: Petani terancam kehilangan hak pupuk subsidi, berpotensi berakibat pada penurunan hasil panen.
Pemerintah harus bertindak cepat dan tepat untuk menyelesaikan masalah ini agar terhindar dari potensi kerugian bagi para petani dan kegagalan program subsidi pupuk.