Sulawesitoday - Eks Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan kritik pedas terkait tingginya frekuensi kunjungan kerja (kunker) pejabat ke luar negeri. Dalam unggahan Instagram-nya baru-baru ini, Mahfud menegaskan perlunya regulasi yang lebih ketat, terutama dari Presiden Prabowo Subianto, untuk membatasi keberangkatan pejabat negara ke luar negeri yang dirasa semakin tak terkendali.
Menurutnya, meskipun sudah ada upaya pembatasan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, aturan tersebut masih jauh dari efektif.
Mahfud mengungkapkan bahwa banyak pegawai Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang kewalahan dengan jadwal rombongan pejabat yang datang silih berganti. "Belum pulang yang satu, datang lain. Mereka harus dilayani secara protokoler," ujar Mahfud.
Ia pun menilai bahwa tanpa aturan yang lebih tegas, kondisi ini berpotensi semakin membebani pegawai KBRI yang terpaksa melayani kunjungan tanpa henti. Mahfud menyebut, banyak di antara kunjungan itu berfokus pada “studi banding” yang kadang dinilai tidak relevan dengan kepentingan nyata.
Dalam beberapa kesempatan, Presiden Prabowo Subianto memang telah menyuarakan kekhawatirannya terhadap kegiatan kunker yang berlebihan. Prabowo meminta jajaran kementerian untuk lebih menekan perjalanan ke luar negeri, termasuk mengurangi seminar dan studi banding yang dirasa kurang relevan.
“Jadi kurangi yang seminar-seminar, apalagi apa itu kunjungan kerja, studi banding. Mau studi apa? Gitu loh,” tegasnya dalam pidatonya di Indonesia Arena, Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu (2/11/2024).
Baca Juga: Bus Sekolah Terguling di Tapanuli Utara, Satu Pelajar Meregang Nyawa, Tiga Luka
Prabowo juga menegaskan agar fokus para pejabat harus diarahkan pada permasalahan yang ada di dalam negeri. Menurutnya, masalah yang dihadapi masyarakat sudah sangat mendesak, sehingga para pejabat diminta untuk menahan diri dari perjalanan ke luar negeri yang tidak mendesak.
“Masalahnya adalah sekarang kita harus pusatkan perhatian kita mengatasi kesulitan rakyat, masalahnya itu,” ujarnya lagi.
Baca Juga: Kejadian Langka Fenomena Alam Akibat Perubahan Musim, Ratusan Ikan Naik ke Daratan di Carita
Selain itu, Prabowo meminta dukungan dari para Ketua Umum Partai Politik agar turut membatasi kader-kader mereka yang menduduki jabatan publik dari kunjungan ke luar negeri. Ia bahkan membagikan pengalaman pribadinya saat harus melarang beberapa anggota DPRD dari Partai Gerindra di salah satu daerah di timur Banyuwangi untuk melakukan studi banding ke luar negeri.
“Saya tidak sebut daerah mana, pokoknya sebelah timur dari Banyuwangi,” ujarnya sambil menambahkan bahwa permintaan izin itu datang dari anggota DPRD yang baru terpilih dan belum pernah ke luar negeri.