Sulawesitoday - Dalam upaya meningkatkan pelayanan haji yang dianggap belum optimal, Kementerian Agama (Kemenag) RI mempertimbangkan langkah baru yang cukup kontroversial. Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafi'i mengungkapkan bahwa ada wacana melibatkan personel TNI dalam tugas-tugas layanan haji pada musim haji 2025. Tujuannya jelas: memperbaiki kedisiplinan dan meningkatkan kenyamanan jamaah haji asal Indonesia selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
"Dalam rangka peningkatan layanan haji, petugas haji nantinya harus dikombinasikan dengan personel TNI," ujar Romo di Padang, Sabtu (2/11/2024).
Baca Juga: Omnibus Law untuk Revisi 8 UU Politik, Baleg DPR RI Bidik Efisiensi Sistem Pemilu 2029
Menurut Romo, pelibatan TNI ini muncul setelah mengevaluasi kinerja petugas haji di tahun-tahun sebelumnya. Ia menyoroti banyaknya kasus petugas yang tidak sepenuhnya fokus melayani jamaah. Beberapa di antaranya terlihat berkumpul untuk merokok atau bercanda ketika seharusnya mendampingi jamaah.
"Itu petugas haji kumpul di sana merokok, kumpul di sini ketawa-ketawa, sehingga jamaah tidak terlayani," kritiknya tajam. Bagi Kemenag, masalah ini bukan hanya soal disiplin, melainkan juga soal profesionalisme dalam pelayanan ibadah yang diharapkan menjadi pengalaman spiritual yang tertib dan tenang.
Baca Juga: KBRI Kewalahan Layani Rombongan Pejabat! Mahfud MD Desak Prabowo Batasi Kunjungan Kerja Luar Negeri
Munculnya wacana TNI menjadi solusi yang diharapkan bisa memberi perbaikan. Rencana ini tidak serta-merta menjadikan seluruh petugas haji diambil alih oleh militer, tetapi Kemenag mengusulkan komposisi sekitar 50 hingga 60 persen petugas TNI dengan pangkat di bawah kapten, sementara sisanya tetap diisi oleh organisasi masyarakat dan pihak terkait lainnya.
"Nanti porsi TNI 50 hingga 60 persen dan tentu pangkatnya yang di bawah kapten," tambah Romo. Dengan komposisi ini, harapannya, akan ada keseimbangan antara ketegasan TNI dan pendekatan yang humanis dari petugas sipil.
Namun, perlu dicatat bahwa ini masih sekadar usulan. Kemenag akan melakukan kajian mendalam, melibatkan berbagai pihak untuk mengevaluasi efektivitas dan dampak potensial dari perubahan besar ini.
Dalam proses ini, sejumlah pertanyaan pun muncul: Apakah pelibatan TNI benar-benar akan membuat layanan lebih tertib? Bagaimana dengan pendekatan ke jamaah yang mungkin membutuhkan kelembutan lebih dari ketegasan?
Romo sendiri mengaku optimis bahwa jika dijalankan dengan baik, keterlibatan TNI ini bisa menghadirkan perubahan positif dalam sistem pelayanan haji Indonesia. Kedisiplinan adalah bagian penting dari militer, dan dengan membawa sifat ini ke layanan haji, diharapkan tidak ada lagi keluhan tentang petugas yang tak maksimal dalam tugas.
Meskipun demikian, masih ada pihak yang khawatir pendekatan ini bisa terlalu kaku dan mengurangi fleksibilitas dalam berinteraksi dengan jamaah.