Sulawesitoday - Apa yang sedang terjadi di industri tekstil dalam negeri benar-benar mencengangkan. Selama lima tahun terakhir, lebih dari 72.250 kontainer tekstil ilegal dari China dilaporkan telah memasuki pasar Indonesia.
Menurut Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta, kerugian pendapatan negara akibat praktik ini mencapai Rp46 triliun.
“Gap data ekspor TPT China ke Indonesia dibandingkan dengan data impor kita mencapai miliaran dolar setiap tahunnya,” ujar Redma. Ini bukan angka kecil, dan jelas menunjukkan adanya praktik yang tak wajar. Ironisnya, hal ini sudah berlangsung cukup lama—mungkin lebih dari satu dekade.
Penurunan industri tekstil lokal menjadi dampak yang paling terlihat. Ratusan ribu pekerja kehilangan mata pencaharian, bahkan ikon seperti Sritex hingga Sepatu Bata harus gulung tikar. “Penutupan lebih dari 30 perusahaan tekstil dalam dua tahun terakhir adalah bukti nyata dampaknya,” tambahnya.
Baca Juga: Viral di Medsos Paus 5 Ton Terdampar di Bali Mati Terjerat Jaring Nelayan Tak Bertanggung Jawab
Krisis yang Menggerogoti Ekonomi Lokal
Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) adalah tulang punggung ekonomi banyak daerah di Indonesia. Namun, fakta bahwa deindustrialisasi semakin menguat dalam sepuluh tahun terakhir membuat masa depan sektor ini terlihat suram. Meski permasalahan ini sudah banyak disorot, masih ada tantangan besar dalam penanganannya.
Redma mengatakan, meski ada perlawanan dari pihak tertentu, langkah Presiden Prabowo untuk menindak shadow economy menunjukkan secercah harapan. “Kami yakin Presiden Prabowo memiliki komitmen untuk menyelamatkan industri ini. Tapi, itu tidak mudah,” ungkapnya dengan nada optimis.
Menurut Redma, keberhasilan program ini membutuhkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Namun, harus diakui, tantangan utamanya ada pada pemberantasan oknum yang melindungi praktik-praktik ilegal ini.
Upaya Perbaikan: Akankah Berhasil?
Langkah serius mulai dilakukan oleh pemerintah melalui koordinasi di bawah Menkopolhukam. Namun, pemberantasan impor ilegal tidak akan efektif tanpa kekuatan ekstra, mengingat banyaknya pihak yang terlibat.
“Sudah saatnya kita bersama-sama menyelamatkan industri TPT nasional,” pungkas Redma. Bagaimanapun, ini bukan hanya tentang angka. Ini tentang nasib jutaan pekerja, keberlangsungan ekonomi daerah, dan kepercayaan pada integritas kebijakan pemerintah.