Ketahanan Pangan Versi Prabowo: Kurangi Impor, Beternak Lewat Bagi Hasil

Sulawesitoday - Sudaryono bicara soal sapi. Tapi ini bukan soal potong sapi, atau harga daging yang naik menjelang Iduladha. Ini tentang arahan langsung dari Presiden: “Kurangi impor, bangun ketahanan pangan sendiri.”

Arahan itu datang dalam suasana agak meriah—Kontes dan Expo Sapi APPSI Jawa Tengah, Minggu (18/5). Di hadapan peternak dan pejabat daerah, Wakil Menteri Pertanian itu membuka rencana besar. Targetnya ambisius: dalam lima tahun, seluruh kebutuhan daging dan susu sapi ditanggung oleh produksi dalam negeri. Tanpa impor.

“Presiden meminta agar kita perlahan mengurangi impor,” kata Sudaryono. “Kalau bisa, dalam lima tahun ke depan seluruh kebutuhan daging dan susu dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri.”

Caranya bukan dengan menambah anggaran pembelian daging, melainkan membawa dua juta ekor sapi hidup ke Tanah Air. Tapi tunggu dulu, sapi-sapi itu tidak langsung masuk rumah potong. Mereka akan “hidup dulu,” diternakkan oleh masyarakat lewat sistem investasi. Bahasa kerennya: livestock investment. Bahasa Sudaryono-nya: bagi hasil antara investor dan peternak lokal.

“Skemanya adalah investasi sapi hidup. Nantinya sapi dipelihara oleh masyarakat dengan sistem bagi hasil. Investor wajib menggandeng peternak lokal,” jelasnya.

Model ini, katanya, akan mendorong dua hal: ketahanan pangan dan pemerataan ekonomi. Sebab tak hanya mengisi dapur nasional, tapi juga kantong peternak kecil di desa-desa. Pemerintah daerah pun diminta bersiap: siapkan lahan, bantu pelatihan, dan jangan hanya jadi penonton.

Kebijakan ini memang terdengar menjanjikan—atau setidaknya terlihat manis di atas kertas. Tapi seperti banyak rencana besar lainnya, detail dan pelaksanaan kerap jadi titik lemah.

Baca Juga: Projo Bantah Tuduhan Duit Judol, Castro: Hukum Harus Berlaku Sama

Siapa investor yang tertarik? Bagaimana nasib peternak jika harga turun? Apakah sapi-sapi itu akan betah hidup dalam skema yang belum tentu matang?

Pemerintah yakin. Mereka ingin program ini jadi solusi jangka panjang. Tapi sejarah pernah mencatat, tak semua niat baik berjalan sesuai rencana. Maka rakyat berhak berharap—juga bertanya.