Mahfud MD Sebut Khalid Basalamah Korban yang Bisa Jadi Tersangka Korupsi Kuota Haji

Sulawesitoday - Mantan Menko Polhukam menegaskan proses hukum akan menentukan status final ustaz populer dalam pusaran skandal kuota haji 2024.

Pusaran kontroversi korupsi kuota haji kembali mencuat. Kali ini melalui pernyataan mengejutkan mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Ia menyebut Ustaz Khalid Basalamah sebagai korban. Namun dengan twist yang tak terduga.

"Saya percaya Khalid Basalamah itu korban, ya. Tetapi korban pun bisa dianggap terlibat. Nanti kan ada ukuran-ukuran hukum," tegas Mahfud dalam wawancara eksklusif, Selasa (23/9/2025).

Pernyataan kontroversial ini langsung menjadi sorotan publik. Bagaimana mungkin seseorang bisa menjadi korban dan tersangka sekaligus? Mahfud memberikan perspektif hukum yang jarang terdengar dalam kasus serupa.

• Mengapa Status Korban Tak Otomatis Bebaskan dari Jeratan Hukum?

Mahfud menjelaskan kompleksitas hukum dalam kasus korupsi. Menurutnya, status korban tidak secara otomatis membebaskan seseorang dari dugaan keterlibatan. Proses investigasi tetap harus berjalan objektif.

"Aparat penegak hukum punya standar jelas. Ada ukuran-ukuran hukum yang harus diikuti," lanjut Mahfud dengan nada tegas.

Pernyataan ini muncul setelah KPK menyita sejumlah dana dari biro haji milik Khalid Basalamah. Dana tersebut diduga berasal dari praktik pemerasan terkait kuota haji 2024. Khalid sebelumnya mengaku tertipu dalam pengurusan kuota tambahan.

• Siapa Sebenarnya yang Bermain dalam Skandal Kuota Haji?

Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 ibarat gunung es. Yang terlihat di permukaan hanya sebagian kecil. KPK terus menggali lebih dalam untuk mengungkap jaringan yang sesungguhnya.

Hingga kini, beberapa tokoh publik dan ulama terseret dalam pusaran kasus ini. Jumlah uang yang beredar mencapai miliaran rupiah. Angka fantastis yang membuat publik bertanya-tanya.

Khalid Basalamah, ustaz dengan jutaan pengikut, mengaku menjadi korban penipuan. Ia mengklaim ditipu dalam pengurusan kuota tambahan haji. Namun penyitaan dana dari biro hajinya menimbulkan pertanyaan baru.

Apakah benar ia murni korban? Ataukah ada keterlibatan yang belum terungkap? Inilah yang sedang diselidiki KPK secara mendalam.

• Bagaimana Ukuran Hukum Bekerja dalam Kasus Kompleks?

Mahfud menekankan pentingnya pendekatan hukum yang objektif. Dalam kasus korupsi, batas antara korban dan pelaku terkadang kabur. Seseorang bisa menjadi korban sekaligus terlibat dalam praktik ilegal.

"Tidak ada yang kebal hukum. Proses investigasi akan menentukan siapa yang bersalah," ungkap Mahfud dengan yakin.

KPK kini fokus menelusuri aliran dana dan memeriksa sejumlah pihak. Setiap transaksi dicermati dengan teliti. Setiap saksi diperiksa secara mendalam.