KPK Resmi Selidiki Dugaan Korupsi Kereta Whoosh, Mahfud MD Minta Dipanggil

Sulawesitoday - Penyelidikan dimulai. Tanpa klarifikasi detail. Komisi Pemberantasan Korupsi kini tengah mendalami dugaan penyimpangan dalam mega proyek transportasi yang menelan anggaran triliunan rupiah itu.

Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengonfirmasi bahwa perkara dugaan korupsi pembangunan kereta cepat Jakarta–Bandung telah memasuki fase penyelidikan. Konfirmasi ini disampaikan Asep ketika dihubungi wartawan pada Senin, 27 Oktober 2025. 

"Saat ini sudah pada tahap penyelidikan," ujar Asep singkat. Namun pria yang menempati posisi strategis di lembaga anti rasuah itu enggan membuka detail lebih lanjut. Pertanyaan soal indikasi markup yang disinggung mantan Menko Polhukam Mahfud MD? Tidak dijawab. Sejak kapan penyelidikan dimulai? Juga ditutup rapat.

"Nanti lebih rincinya dengan Mas Jubir ya," sergah Asep cepat.

Respons tertutup KPK ini kontras dengan hiruk-pikuk publik yang menuntut transparansi penuh atas proyek kebanggaan pemerintah tersebut. Apalagi angka-angka yang beredar menunjukkan selisih menganga antara perhitungan biaya versi Indonesia dan China.

• Kenapa KPK Baru Bergerak Setelah Mahfud Bicara?

Sebelumnya, pada pertengahan Oktober, KPK sebenarnya sudah diminta bertindak. Jubir KPK Budi Prasetyo sempat menyampaikan bahwa lembaganya terbuka menerima data dari Mahfud MD. "Sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa jika Prof Mahfud memiliki data dan informasi itu silakan bisa disampaikan ke KPK," kata Budi melalui keterangannya kepada wartawan, Selasa 21 Oktober 2025.

Data tersebut, menurut Budi, akan menjadi bahan awal penyelidikan. KPK berjanji akan menganalisis setiap informasi yang masuk. Tapi sikap "menunggu laporan" ini justru menuai kritik keras dari Mahfud sendiri.

Mantan pejabat pemerintahan era Jokowi itu menilai KPK seharusnya proaktif. Bukan menunggu diadukan. "Dalam kaitan dengan permintaan agar saya membuat laporan, ini kekeliruan yang kedua dari KPK," tulis Mahfud melalui akun X @mohmahfudmd.

Mahfud menjelaskan bahwa informasi dugaan markup sebenarnya bukan pertama kali muncul dari mulutnya. Ia hanya mengulas kembali pernyataan Analis Senior Kebijakan Publik Agus Pambagio dan Managing Director PEPS Anthony Budiawan yang lebih dulu membahas isu ini di Nusantara TV.

Budi Prasetyo sebenarnya sudah menegaskan bahwa KPK memiliki banyak kanal informasi. Tak harus menunggu laporan masyarakat. Lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP, hingga PPATK bisa jadi sumber data awal. "KPK dalam penanganan suatu perkara punya kanal-kanal sumber informasi," jelas Budi kala itu.

Tapi fakta bahwa penyelidikan baru dimulai setelah Mahfud vokal di media sosial dan YouTube menimbulkan pertanyaan: apakah KPK memang reaktif, bukan proaktif seperti yang diklaim?

• Berapa Besar Selisih Anggaran yang Dipersoalkan?

Angka-angkanya mencengangkan. Lewat kanal YouTube Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025, profesor hukum tata negara itu membuka kartu. Ada perbedaan signifikan dalam perhitungan biaya per kilometer pembangunan rel kereta cepat.

Versi Indonesia: US$52 juta per kilometer. Versi China: US$17 hingga US$18 juta per kilometer saja.

Artinya, ada kenaikan hampir tiga kali lipat. Untuk jalur sepanjang 142 kilometer dari Jakarta ke Bandung, selisih ini bisa mencapai miliaran dolar AS. Dalam rupiah, angkanya bisa tembus puluhan triliun dengan kurs saat ini.