KPK Resmi Selidiki Dugaan Korupsi Kereta Whoosh, Mahfud MD Minta Dipanggil

"Perhitungan Indonesia mencapai sekitar US$52 juta per kilometer, sedangkan versi China sebesar US$17–18 juta per kilometer," ungkap Mahfud di video yang langsung viral itu.

Pertanyaannya kemudian: ke mana larinya selisih dana sebesar itu? Apakah benar ada penggelembungan anggaran atau markup sistematik? Atau justru perbedaan itu bisa dijelaskan secara teknis dan akuntabel?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini seharusnya menjadi fokus utama penyelidikan KPK. Bukan sekadar meminta data dari satu pihak, lalu menunggu.

• Siapa Saja yang Harus Dipanggil KPK?

Mahfud punya permintaan jelas dan spesifik kepada KPK. Jika memang serius menyelidiki kasus Whoosh, jangan hanya diam saja. Lembaga anti korupsi itu harus memanggil beberapa pihak sebagai saksi atau pemberi keterangan.

Pertama, Mahfud sendiri. Ia siap diperiksa dan akan menunjukkan rekaman siaran dari Nusantara TV yang membahas isu ini. "Panggil saja saya dan saya akan tunjukkan siaran dari Nusantara TV tsb," tegasnya.

Kedua, pihak stasiun televisi Nusantara TV yang menyiarkan diskusi tersebut. Mereka punya arsip lengkap percakapan yang memicu kontroversi ini.

Ketiga, Anthony Budiawan selaku Managing Director PEPS. Ia adalah salah satu narasumber utama yang pertama kali membuka dugaan markup dalam proyek kereta cepat.

Keempat, Agus Pambagio, analis senior kebijakan publik yang turut mengungkap persoalan ini dalam diskusi di televisi.

"Setelah itu panggil NusantaraTV, Antoni Budiawan dan Agus Pambagyo untuk menjelaskan. Bukan diperiksa loh, tapi dimintai keterangan," jelas Mahfud membedakan status pemeriksaan.

Permintaan ini bukan tanpa alasan. Mahfud ingin memastikan KPK mendapat gambaran utuh dari berbagai sumber, bukan hanya mengandalkan versi tunggal. Transparansi penuh diperlukan mengingat besarnya dana publik yang dipertaruhkan dalam proyek strategis nasional ini.

Baca Juga: Legislator Desak Usut Tuntas Tambang Ilegal Mandalika yang Libatkan WNA, Produksi Fantastis