Dugaan Pungli Bantuan Traktor Jonder di Parigi Moutong, Petani Diminta Setor hingga Rp70 Juta

Traktor Jonder merupakan barang milik negara dengan nilai investasi tinggi. Proses verifikasi calon penerima manfaat atau CPCL semestinya berjalan ketat, transparan, dan bebas dari transaksi di bawah meja.

Jika dinas mengklaim tidak mengetahui pungutan ini, persoalan justru makin serius. Ketidaktahuan semacam itu menunjukkan lemahnya fungsi kontrol internal di lingkungan dinas sendiri.

Tim redaksi berupaya meminta klarifikasi demi keberimbangan berita. Upaya ini ditempuh sebelum naskah berita diterbitkan kepada publik.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas TPHP Parigi Moutong, Dadan Priatna Jaya, memilih diam. Pesan konfirmasi yang dikirim melalui WhatsApp sejak Jumat, 21 Agustus 2026 belum mendapat tanggapan resmi hingga berita ini naik.

Sikap bungkam ini memperpanjang tanda tanya publik. Semakin banyak pihak mendesak transparansi menyeluruh dalam pengelolaan program bantuan Alsintan di DTPHP.

Kementerian Pertanian sebelumnya bersikap tegas soal praktik serupa. Puluhan kasus pungli traktor di berbagai daerah telah dilaporkan langsung ke pihak kepolisian oleh kementerian.

Pembiaran semacam ini tidak boleh berlarut. Dugaan pungli memenuhi unsur tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang mestinya ditindak cepat.

Aparat penegak hukum didesak bergerak. Baik Kejaksaan Negeri maupun Polres Parigi Moutong dituntut turun tangan melakukan penyelidikan tanpa menunggu laporan resmi dari petani yang masih ketakutan.

Bantuan pertanian dibiayai oleh uang pajak rakyat. Program ini ditujukan untuk menyejahterakan petani kecil, bukan memperkaya oknum dinas atau kelompok makelar proyek.

“Kami cuma berharap ada yang mau mendengar dan bertindak, sebelum petani lain jadi korban berikutnya,” kata perwakilan kelompok tani itu menutup keterangannya.

Jika praktik lancung ini terus dibiarkan, program ketahanan pangan nasional di Parigi Moutong dipastikan berjalan di tempat. Petani kecil pun kembali menjadi pihak yang paling dirugikan dari carut marut distribusi bantuan negara. (Tim)