Warga Tada Utara Segel Kantor Desa, Tuntutan Mundur untuk Kepala Desa Kontroversial

Sulawesitoday - Puluhan warga Desa Tada Utara, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, menyegel kantor desa pada Kamis (16/1/2025). Langkah ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kepala desa mereka, yang diduga tidak transparan dalam pengelolaan anggaran dan gagal memenuhi janji-janji politiknya.

Menurut Al Ma'ruf, tokoh pemuda setempat, penyegelan ini bukan langkah pertama masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. "Kami sudah menggelar mediasi di kantor camat bersama pihak terkait, tetapi tidak ada solusi yang diberikan," ungkapnya.

Warga menyebut berbagai masalah telah terjadi selama masa kepemimpinan kepala desa berinisial MG. Sebagian besar dari mereka merasa bahwa MG tidak menjalankan program-program sesuai dengan visi-misinya. Akibatnya, mereka menuntut MG untuk segera mengundurkan diri.

Namun, konflik ini tidak berhenti di kepala desa saja. Masyarakat juga mengkritik Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang menurut mereka tidak menjalankan peran pengawasannya dengan baik. Beberapa warga bahkan mengungkapkan bahwa salah satu anggota BPD memiliki hubungan keluarga dengan bendahara desa, sehingga menimbulkan konflik kepentingan.

Baca Juga: Kemenkum Sulteng dan BPKP Perkuat Transparansi, Pastikan Dana Negara Tepat Sasaran

“Meski secara aturan tidak ada larangan, fakta ini memicu asumsi negatif,” jelas Al Ma’ruf. Ia menambahkan bahwa masyarakat merasa langkah mereka untuk menyuarakan aspirasi telah dicap sebagai tindakan premanisme oleh pihak terkait.

Kekecewaan masyarakat memuncak hingga mereka memutuskan untuk menyegel kantor desa tanpa batas waktu yang jelas. "Kantor desa akan tetap disegel sampai Kades bersedia mundur dari jabatannya," tegas Al Ma’ruf lagi.

Aksi damai ini menjadi simbol perlawanan warga atas ketidakadilan yang mereka rasakan. Warga berharap pihak berwenang segera turun tangan untuk menyelesaikan konflik ini. Penyegelan ini, menurut mereka, adalah cara terakhir agar suara mereka didengar.

Apa dampak dari penyegelan ini terhadap pelayanan publik di desa? Langkah ini jelas mengganggu administrasi sehari-hari. Namun, bagi warga, perubahan kepemimpinan dianggap lebih penting demi masa depan yang lebih baik.

Untuk masyarakat luas, aksi ini bisa menjadi pengingat akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa. Tidak hanya itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap aparat desa diperlukan untuk mencegah konflik serupa di masa mendatang.

Ayo Gabung di Channel WhatsApp Sulawesitoday! Dapatkan update informasi dan berita terbaru di https://bit.ly/WAchanelSulawesitoday

Jangan Ketinggalan Berita Eksklusif Lainnya! Yuk, cek langsung di Google News Sulawesitoday.