Sulawesitoday - Kolaborasi antarinstansi pemerintah kembali ditekankan sebagai kunci keberhasilan tata kelola anggaran di Sulawesi Tengah. Pada Jumat (17/1/2025), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah (Kemenkum Sulteng), Rakhmat Renaldy, mengadakan audiensi penting dengan Kepala BPKP Sulawesi Tengah, Eddy Suharto. Pertemuan ini menyoroti perlunya pengawasan ketat dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara.
Rakhmat Renaldy menegaskan bahwa kolaborasi antara Kemenkum dan BPKP memiliki peran strategis. Ia menyebut pengelolaan anggaran yang efektif akan mendukung implementasi program-program prioritas pemerintah.
"Kami berkomitmen untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan transparan dan akuntabel. Ini adalah langkah konkret untuk mendukung visi besar Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.
Salah satu fokus utama audiensi ini adalah mendorong efisiensi dalam setiap pelaksanaan program pemerintah. Eddy Suharto, yang didampingi sejumlah pejabat BPKP, menyambut positif inisiatif tersebut.
Baca Juga: Geger! Remaja Toraja Ditemukan Meregang Nyawa di Bahodopi, Penyebabnya Masih Misteri
"Kami siap mendukung pengawasan yang lebih intensif. Harapannya, dana negara dapat digunakan secara maksimal untuk masyarakat," katanya. Ia juga menggarisbawahi pentingnya mempercepat pelayanan publik melalui penguatan sistem pengendalian internal.
Audiensi ini tak hanya berhenti pada wacana. Keduanya membahas langkah konkret untuk mengakselerasi sistem pengendalian intern pemerintah dan memperkuat manajemen risiko. Salah satu agenda utamanya adalah pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. "Sinergi ini akan menciptakan pemerintahan yang bersih dan melayani," tambah Eddy.
Didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Sopian, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Muhammad Wahab Marawali, Rakhmat juga mengapresiasi peran BPKP dalam menjaga integritas anggaran negara. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mempererat kerja sama antarinstansi.
Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi utama dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Kemenkum Sulteng dan BPKP menunjukkan bahwa sinergi yang solid adalah kunci untuk memaksimalkan manfaat dari setiap rupiah anggaran negara.
Ayo Gabung di Channel WhatsApp Sulawesitoday! Dapatkan update informasi dan berita terbaru di https://bit.ly/WAchanelSulawesitoday
Jangan Ketinggalan Berita Eksklusif Lainnya! Yuk, cek langsung di Google News Sulawesitoday.
Artikel Terkait
Pasar Simpong Memanas, Pedagang dan Penertiban Berujung Ketegangan
Banjir Parah di Kalimantan Selatan, 1.235 Keluarga Terdampak Banjir
Heboh di Mamuju, Guru Pondok Pesantren Dipukul Kakak Santri, Dipicu Insiden Teguran saat Senam
Mediasi Berhasil, Kasus Guru Aniaya Siswi di Parepare Diselesaikan secara Kekeluargaan
Geger! Remaja Toraja Ditemukan Meregang Nyawa di Bahodopi, Penyebabnya Masih Misteri