Moratorium Pusat Bikin DOB Moutong–Tomini Raya Mandek, DPRD Parigi Moutong Desak Bupati Terpilih Bertindak

Sulawesitoday - Suasana Rapat Paripurna penutupan masa persidangan II DPRD Parigi Moutong, Rabu (30/4/2025), memanas saat Anggota Komisi III, Arifin Dg Palallo, meluapkan kekecewaannya.

Sejak lama wacana pemekaran Moutong dan Tomini Raya bergulir, namun moratorium Pemerintah Pusat menjadi batu sandungan utama.

“Kami di DPRD bagai terhenti di persimpangan—ingin bergerak tapi terhalang regulasi pusat. Informasi soal kelanjutan DOB sulit kami dapat,” keluh Arifin di hadapan anggota dewan lain.

Ia menyoroti minimnya komunikasi antara Pemerintah Daerah dan Komisi II DPR RI maupun Mendagri yang sempat menyuarakan pencabutan moratorium.

Warga calon DOB tak lagi sebatas berharap.

“Mereka resah karena tak ada tindak lanjut konkrit,” tambah Arifin, menekankan aspirasi masyarakat yang menunggu kejelasan.

Dorongan terakhir disampaikan: sebelum masa tugasnya rampung, Pj Bupati harus buka data perkembangan pemekaran.

Menjawab itu, Pj Bupati Richard Arnaldo memaparkan isi SK Mendagri: “Dalam poin B ayat 3, wewenang Pj Bupati tidak mencakup pengusulan atau rekomendasi pembentukan DOB—mulai desa hingga kabupaten.”

Baca Juga: Satpol PP Banyuwangi Tutup Paksa Minimarket Lokal, UMKM dan Karyawan Terancam PHK

Meski demikian, Richard memastikan dukungan moral dan administratif sebatas amanah SK.

Jika moratorium dicabut, panitia pemekaran siap melengkapi data.

Arah selanjutnya kini bergantung pada Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Richard menegaskan, “Moutong dan Tomini Raya bisa melaju jika pimpinan baru mau mengusung lagi pemekaran ini.”

Harapan itu menjadi penutup paripurna, menyisakan tantangan bagi kepemimpinan mendatang untuk menjawab kerinduan otonomi baru di Parigi Moutong.