Sudah 4 Tahun Usulan Masuk, Jembatan Lingkar Parigi Moutong Masih Jadi Janji di Meja Pemprov

Sulawesitoday - Empat tahun. Bukan waktu yang singkat untuk sebuah usulan menunggu di pintu rumah tangga Pemprov Sulawesi Tengah.

Jembatan jalan lingkar Parigi Moutong—korban senyap dari gempa 2018—masih rusak, sekarat, dan diabaikan. Sementara masyarakat yang butuh, terus melintas di atas luka yang belum dijahit.

Irwan, Kepala Bappelitbangda Parimo, mungkin sudah bosan dengan frasa “kami sudah usulkan.” Tapi apa daya, itu yang terus ia katakan. Sejak 2021, ia mengajukan pembangunan kembali jembatan itu. Tahun ini, lagi-lagi ia mengetuk pintu yang sama.

“Kami bahkan sudah diskusi dengan pusat, katanya bisa lewat Dana Alokasi Khusus. Tapi menu DAK untuk jembatan belum dibuka,” kata Irwan, Jumat pekan lalu di Parigi. Nadanya datar. Seperti orang yang tahu, belum tentu akan didengar.

Dalam forum literasi kebencanaan yang digelar BRIN bersama UNESCO dan Universitas Budi Luhur, Irwan sempat mencuri waktu bicara dengan anggota DPRD Sulteng Dapil Parimo, Rachmat Syah Tawainella. Ia menyisipkan keluh: “tolong bantu ingatkan Pemprov soal ini.”

Sebab menurut Irwan, kalau hanya mengandalkan birokrasi, kadang suara kecil dari daerah bisa hilang ditelan tumpukan kertas prioritas. Maka ia menggantung harap pada dewan. Setidaknya, ada yang mengingatkan bahwa jembatan itu belum kembali.

Baca Juga: Bappelitbangda Parigi Moutong: Rencana Oke, Eksekusi Hampir Sempurna, Tapi Masih Manual

“Kami tidak minta banyak, hanya jembatan yang memang sudah rusak dan berdampak ke semua. Tak hanya warga Parimo, tapi juga pengendara dari luar yang melintas,” tambahnya.

Ironis, jembatan yang semestinya jadi penghubung justru jadi simbol keterputusan: antara janji dan eksekusi, antara rencana dan realisasi. Dan selama belum dibangun, setiap pengendara yang melintas di sana mungkin sedang melewati salah satu bentuk paling nyata dari janji yang tak ditepati.