Bupati Bentuk Satgas Khusus Percepat Pembangunan 170 Gerai KDKMP di Parigi Moutong

Sulawesitoday - Langkah cepat diambil. Bupati Parigi Moutong H. Erwin Burase membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk mempercepat realisasi pembangunan Gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Target ambisius? Sebanyak 170 unit gerai harus rampung tahap pertama.

Keputusan itu diambil saat rapat koordinasi strategis di ruang rapat Bupati. Hadir para camat dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Atmosfer rapat terasa mendesak. Tak ada waktu untuk berlama-lama.

"Saya minta segera dibentuk Satgas di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa," tegas Erwin Burase membuka instruksi. Nada suaranya penuh determinasi. "Ini bukan program biasa. Kita kejar target sesuai Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025."

• Mengapa Satgas Diperlukan?

Pertanyaan mendasar muncul. Kenapa harus membentuk Satgas? Bukankah birokrasi sudah ada?

Jawabannya sederhana namun krusial. Parigi Moutong mendapat kuota besar—170 gerai dari total 283 unit. Angka itu bukan main-main. Sisa 113 gerai akan dibangun tahap kedua. Dengan target sebesar itu, koordinasi biasa tak cukup. Butuh akselerasi luar biasa.

Satgas bertugas memangkas jalur birokrasi. Mereka akan langsung terjun ke lapangan. Inventarisasi aset dimulai segera. Mulai dari aset Pemda, aset desa, hingga aset provinsi yang tersedia. Semua lahan potensial harus terdata.

"Camat harus menindaklanjuti hingga tingkat desa," lanjut Bupati. "Data aset ini kunci utama. Tanpa data akurat, kita hanya jalan di tempat."

• Berapa Luas Lahan yang Dibutuhkan?

Spesifikasi teknis sudah ditetapkan pusat. Setiap gerai membutuhkan lahan minimal 32 meter kali 11 meter. Ukuran standar nasional. Tak bisa ditawar lagi.

Namun ada syarat tambahan yang lebih krusial—lokasi strategis. Gerai harus mudah diakses masyarakat. Bukan di pojok terpencil. Bukan pula di area sulit dijangkau. Lokasi menentukan kesuksesan operasional kelak.

Di sinilah peran Satgas diuji. Mereka harus cermat memilih titik lokasi. Survei lapangan jadi agenda utama. Koordinasi dengan kepala desa mutlak diperlukan. Setiap kecamatan punya tantangan berbeda.

Sinergi lintas sektor menjadi kunci. Dari Dinas Koperasi, PUPR, hingga Bappeda harus duduk satu meja. Ego sektoral harus ditinggalkan. Target bersama lebih penting.

• Apa Kendala yang Mungkin Muncul?

Bupati tak menutup mata terhadap realitas lapangan. Kendala pasti ada. Bisa soal status tanah. Bisa masalah izin. Atau bahkan resistensi warga.

Karena itu, dia meminta masukan dari para camat. "Sampaikan kendala di wilayah masing-masing," ujarnya. "Kita akan bahas dalam rapat selanjutnya. Solusi harus segera ditemukan."

Transparansi jadi kunci. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua hambatan diangkat ke permukaan. Lalu diselesaikan bersama.