Unit layanan kesehatan, rumah sakit, puskesmas, pemadam kebakaran, hingga urusan sampah dan kependudukan tetap wajib hadir fisik 100 persen. Begitu juga pejabat struktural—dari eselon II hingga Lurah dan Kepala Desa—mereka adalah garda depan yang tetap harus berkantor.
Plt. Kepala BKPSDM Parigi Moutong, Aktorismo Kay, sudah menyiapkan "senjata" digital. Aplikasi absensi online dari BKN menjadi instrumen utama. Laporan kinerja harian akan dipantau setiap detik.
Logika Baru Birokrasi
Langkah ini adalah katalisator. ASN dipaksa cakap teknologi secara instan. Rapat-rapat besar pun diarahkan secara hybrid atau daring demi menghemat uang negara.
Bahkan, untuk mendukung ekonomi lokal, Mendagri menyarankan kepala daerah memperbanyak durasi Car Free Day agar UMKM punya ruang gerak lebih luas.
Pelaporan kebijakan ini pun ketat. Bupati harus melapor ke Gubernur tiap tanggal 2, dan Gubernur ke Mendagri tiap tanggal 4 melalui tautan digital.
WFH Jadi Jurus Pemerintah Tekan Konsumsi BBM Pasca Lebaran 2026 Akibat Konflik Hormuz
Artikel Terkait
Langkah Abdul Sahid Perkuat Rantai Pasok Durian Parigi Moutong ke Luar Negeri
Dilema Rp280 Miliar Parigi Moutong, Pilih Gaji PPPK Aman atau Bangun Infrastruktur?
Target 2027, Parigi Moutong Fokus Babat Stunting dan Kemiskinan Lewat Posyandu Plus Plus
Perampok BRI Link Veteran Palu Tertangkap, Nekat Beraksi Demi Biaya Berobat Keluarga
Rahasia Gizi Pemain Belanda di Timnas Indonesia, Begini Kata Kepala Badan Gizi Nasional