Pasar Tematik Agro resmi dibuka di Parigi Moutong. Wamen Koperasi tegas: jangan sampai jadi kandang kambing atau tempat nongkrong.
Jangan malas! Wabup Abdul Sahid tegaskan Pemda Parigi Moutong buka lapangan kerja keluar negeri bagi pemuda disiplin di Kemah Pemuda 2025. P
Puluhan UMKM lokal Parimo protes pembagian tenda FTT 2025 yang tidak adil. Pedagang merasa didiskriminasi dan patah hati.
BPBD Parigi Moutong salurkan bantuan logistik ke 4 desa korban kebakaran. Makanan, terpal, sandang untuk puluhan keluarga.
Sebanyak 108 keluarga penyandang disabilitas di Parigi Moutong terima bansos Kemensos berupa alat mobilitas dan modal usaha.
Pemkab Parigi Moutong genjot revisi RTRW. Wabup Abdul Sahid tekankan kolaborasi lintas sektor demi pembangunan adaptif dan responsif.
DPRD Parigi Moutong kritik keras syarat rekrutmen RSUD Raja Tombolotutu Tinombo yang diskriminatif. Langgar UU Ketenagakerjaan & HAM.
Pemkab Parigi Moutong perkuat layanan kesehatan lewat kolaborasi lintas profesi di HKN 2025. Kerja kolektif jadi kunci sukses.
PMI Parimo dan Dinsos salurkan 65 paket bantuan untuk korban kebakaran asrama di Jl. Yojokodi Palu. Trauma healing juga diberikan
Bupati Parigi Moutong tegas dorong reformasi birokrasi dan sinkronisasi program Astacita untuk percepatan pembangunan daerah.
Sistem baru pajak kendaraan 2025: Parigi Moutong terima 66% langsung ke kas daerah. PAD diprediksi naik signifikan.
Bupati Parigi Moutong bentuk Satgas khusus percepat pembangunan 170 gerai KDKMP. Target ambisius untuk ekonomi kerakyatan.
Parigi Moutong luncurkan PIK-R dan kukuhkan Ayah Bunda Genre untuk cegah stunting akibat pernikahan dini, narkoba, dan medsos.
Direktur Bapanas cek langsung mutu beras bantuan di Gudang Bulog Tolai, Parimo. Layak konsumsi atau sekadar formalitas?
Pemkab Parigi Moutong salurkan 846 ton beras & 169 ribu liter minyak untuk 42.306 KK. Stabilkan harga pangan di tengah gejolak ekonomi.
Bupati Parigi Moutong tegaskan komitmen tolak tambang ilegal. Prioritas pada kelestarian lingkungan dan kedaulatan pangan rakyat.
Pemkab Parigi Moutong sosialisasikan Perbup 51/2024 dan 19/2025 untuk transformasi birokrasi profesional berbasis kinerja.
Konsultasi publik pertama KLHS Revisi RTRW Parigi Moutong hadirkan rekomendasi konkret untuk pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan.
Fraksi Gerindra DPRD Parimo kembalikan usulan Pansus WPR ke Pemda. Golkar yang jadi pengusul utama justru minta penundaan kajian
APBD Parigi Moutong 2026 terjepit. Gaji PPPK Rp900 miliar, belanja modal hanya Rp23 miliar. Efisiensi drastis jadi solusi.