Fraksi Gerindra menuntut keseimbangan antara infrastruktur dan SDM dalam sidang APBD. Wakil Bupati janji proporsional sesuai fiskal.
Fraksi NasDem nilai proyeksi APBD Parimo 2026 Rp1,7T realistis, tapi tekankan inovasi PAD dan belanja prioritas untuk rakyat.
Fraksi Perindo tekankan disiplin fiskal dan prinsip money follow program dalam KUA 2026 Parigi Moutong. UMKM harus dilindungi.
Anggaran adalah cerminan prioritas pemerintah. Ketika belanja operasi mendominasi 80 persen lebih, pertanyaannya sederhana: untuk siapa angg
Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Parigi Moutong mendesak pemerintah daerah. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah menjadi keharusan. Bukan lagi
Fraksi Keadilan Rakyat menyoroti porsi belanja modal. Kebutuhan infrastruktur dasar masih menumpuk. Jalan rusak di pelosok.
DPRD Parigi Moutong ungkap tantangan fiskal 2026. Belanja operasi dominan, modal minim. Komoditas unggulan jadi solusi.
Ni Leli Pariani gelisah. Anggota DPRD Parigi Moutong ini terus terang pesimis. Warga hanya akan menyaksikan mimpi pembangunan
Sepuluh tahun terabaikan, Moutong masih berjuang. Jalan tanpa aspal, air susah didapat. Dokumen RTRW hanya hiasan dinding. Sementara di ujun
Perampingan OPD Parimo gagal gara-gara Pertek sudah disetujui Kemendagri. Efisiensi anggaran kandas di tengah jalan. Ironi birokrasi?
Di tengah polemik penambahan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang mencuat keras, Fraksi Keadilan Rakyat DPRD Parigi Moutong justru.
16 titik jadi 53 tanpa jejak. Sayutin Budianto desak audit substansi WP-WPR Parimo. Pansus menunggu kehadiran Fraksi Gerindra.
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Senin (10/11/2025), menghasilkan kesepakatan awal. Empat dari tujuh fraksi menyetujui pembent
Penetapan 53 titik WP-WPR di Parimo memicu polemik. NasDem desak audit substansi, tolak formalitas politik. Apa yang salah?
Saat peta ruang ditata ulang, sawah bisa menjadi tambang — revisi RTRW Parigi Moutong membuka pintu pembangunan sekaligus tantangan pengenda
Proses revisi perangkat hukum tata ruang di Parigi Moutong membuka babak baru pengembangan wilayah — namun juga menghadirkan sorotan terhada
Revisi RTRW di Parigi Moutong bukan sekadar pengesahan dokumen ruang; ini soal keadilan terhadap generasi mendatang, soal keselamatan warga.
Ketua Komisi terkait DPRD Parigi Moutong menuntut evaluasi menyeluruh atas revisi tata ruang wilayah karena kekhawatiran berkurangnya daerah
Proses revisi Perda RTRW Kabupaten Parigi Moutong yang tertunda bukan sekadar urusan teknis birokrasi. Ia berdampak nyata terhadap izin inve
Rencana revisi RTRW Parigi Moutong memunculkan dilema antara dorongan investasi dan pelestarian hutan. DPRD mempertanyakan transparansi doku