Demo Mahasiswa di Kota Palu, Tuntut DPRD Sulteng Dengar Suara Rakyat

Sulawesitoday - Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Kota Palu melakukan aksi unjuk rasa yang menggegerkan di depan kantor DPRD Sulteng, tepatnya di Jl Sam Ratulangi, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur.

Aksi yang berlangsung Jumat ini menjadi ajang protes keras atas ketidakhadiran perwakilan dewan yang dianggap mengabaikan aspirasi mahasiswa dan masyarakat.

Dalam demonstrasi tersebut, para mahasiswa mengekspresikan kekecewaan mereka dengan cara yang cukup simbolis, yakni membakar ban bekas.

Tindakan ini merupakan wujud frustrasi karena seluruh upaya untuk menemui anggota DPRD Sulteng berakhir tanpa hasil.

“Kami berharap pimpinan atau anggota DPRD dapat segera menemui kami untuk berdialog, mendengar suara dan tuntutan yang telah kami susun,” ujar salah satu pengunjuk rasa yang enggan disebutkan namanya.

Tak lama setelah aksi pembakaran ban dimulai, perwakilan dari Sekretariat DPRD Sulteng hadir di lokasi untuk bermediasi.

Menurut Asmir J Hanggi, Kabag Perundang-undangan dan Persidangan Sekretariat DPRD Sulteng, tidak ada unsur pimpinan maupun anggota dewan yang berkantor pada saat itu.

“Sebelumnya saya mohon maaf, baik pimpinan maupun anggota dewan saat ini masih berada di luar daerah dalam rangka kegiatan Koordinasi Antar Daerah,” terang Asmir.

Pengamatan di lokasi mengungkapkan bahwa asap hitam membumbung tinggi di sekitar gerbang kantor, sementara teriakan tuntutan mahasiswa menggema di seantero halaman.

Aksi ini diikuti oleh mahasiswa dari sejumlah institusi, antara lain Universitas Tadulako, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Universitas Alkhairaat, dan Universitas Islam Muhammadiyah.

Presiden Mahasiswa Untad, Irfan, mengungkapkan bahwa aksi ini merupakan reaksi atas kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat.

Baca Juga: Polres Donggala Tahan Pria Penjual Pupuk Subsidi Ilegal, Skema Transaksi 6 Kali Ungkap Modus Keuntungan

“Kami turun ke jalan untuk menyuarakan delapan tuntutan utama, termasuk penolakan terhadap Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran dan revisi Undang-Undang Minerba,” tegas Irfan.

Meskipun situasi sempat memanas ketika massa mencoba mendobrak gerbang kantor, aparat kepolisian yang berjaga berhasil menenangkan keadaan melalui negosiasi bersama koordinator aksi.