Gubernur di Paripurna Parigi Moutong: Bukan Soal Wilayah, tapi Kolaborasi Berani

Sulawesitoday - Gedung wakil rakyat di Kota Parigi menjadi saksi bisu tonggak estafet kepemimpinan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menggelar rapat paripurna istimewa: serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030.

Sebuah hajatan penting yang tak hanya menandai pergantian rezim, namun juga menguatkan simpul kolaborasi antara pemerintah daerah dan provinsi.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Parimo, Alfres Tonggiroh ini, dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, serta duet pemimpin anyar Parimo, Bupati H. Erwin Burase dan Wakil Bupati (Wabup) H. Abdul Sahid.

Alfres tak luput melayangkan apresiasi setinggi-tingginya. “Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, beserta seluruh pimpinan dan anggota partai politik serta segenap masyarakat atas terselenggarakannya Pilkada yang tertib, aman dan lancar,” ujarnya, memuji kelancaran pesta demokrasi yang baru saja usai.

Agenda ini, bukan sekadar seremonial. Alfres menegaskan, rapat paripurna ini dilaksanakan berlandaskan ketentuan VIII angka 2 dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor: 100.2.4.3/4378/SJ tertanggal 6 September 2024.

Regulasi tersebut, dengan tegas mengamanatkan kepala daerah yang baru dilantik untuk menyampaikan pidato sambutan di masing-masing DPRD provinsi dan kabupaten/kota usai serah terima jabatan.

“Olehnya, sesuai dengan ketentuan pasal 129 Tata Tertib (Tatib) DPRD Parimo, rapat paripurna ini saya nyatakan dibuka,” tandasnya, mengetuk palu tanda persetujuan.

Di sisi lain, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, yang kehadirannya menjadi sorotan, tak ragu menyampaikan dukungan penuhnya.

“Semoga kehadiran saya, akan semakin menambah semangat bagi Pak Bupati dan Wabup yang masih baterai baru ini, sehingga nyalanya akan menerangi seluruh Kabupaten Parimo,” ucapnya, menyiratkan optimisme akan sinergi kepemimpinan.

Ia memaparkan, sejatinya pemerintah kabupaten dan provinsi adalah daerah otonom yang berdiri sama tinggi, dengan kewenangan, APBD, dan DPRD masing-masing.

Namun, ada satu poin yang sering terlewat: Gubernur, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, tak memiliki wilayah dan rakyat. Kekuasaan itu, kata dia, sepenuhnya ada di tangan bupati, wakil bupati, serta DPRD kabupaten/kota.

Menyadari jurang pemahaman yang kadang terjadi, Anwar Hafid mencoba merajut benang merah melalui sebuah formula khusus dalam perencanaan daerah.

“Di mana, saya sudah memulai. Kita akan melakukan pertemuan secara lengkap di semua kabupaten. Desk antara kepala dinas dengan kepala dinas, Sekda dengan Sekdaprov dan bupati dengan gubernur,” jelasnya, menawarkan pendekatan baru yang lebih terstruktur. Tujuannya tak lain adalah membantu kepala daerah agar kegiatan mereka selaras dengan visi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah.

Tak hanya itu, program BERANI yang digagas Pemprov, diyakini Anwar Hafid, punya akar kuat yang bisa disambungkan dengan visi misi seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tengah. Ambil contoh, program BERANI Cerdas, yang disebutnya sangat berkorelasi dengan janji penting Bupati dan Wabup Parimo untuk memudahkan akses pendidikan bagi rakyat. “Kalau ini kita kolaborasikan, tidak akan terbuang percuma anggaran. Kita akan buat MoU antara kepala dinas agar tidak ada yang tumpang tindih,” imbuhnya, menekankan efisiensi anggaran.