Gubernur di Paripurna Parigi Moutong: Bukan Soal Wilayah, tapi Kolaborasi Berani

Seringkali, sambung Gubernur, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemprov Sulawesi Tengah kerap “khilaf”, menganggap memiliki wilayah dan rakyat, sehingga melahirkan program yang tak sejalan dengan kebutuhan kabupaten. Olehnya, skema lama itu harus dirombak total demi tujuan serta visi dan misi bersama.

Program BERANI Sehat menjadi bukti konkret kolaborasi ini. Kabupaten Parimo, setelah mendapat sokongan Pemprov, berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC) prioritas. “Kami memberikan bantuan sebesar Rp5 miliar, sehingga UHC Parimo mencapai 82 persen,” kata Anwar.

Sebuah pencapaian yang berarti masyarakat di Sulawesi Tengah kini dapat mengakses pelayanan kesehatan di mana saja hanya dengan KTP, bahkan bagi mereka yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan sejak 13 April 2025. “Mungkin ada yang bertanya siapa yang bayar? Yang bayar gubernur. Kita sudah Rp20 miliar ke BPJS Kesehatan,” ungkapnya, memberikan kepastian.

Baca Juga: Durian Membuka Pintu Seribu Investor Masuk ke Parigi Moutong

Kolaborasi ini juga merambah sektor infrastruktur melalui program BERANI Lancar, seperti pembukaan akses di Desa Sausu Salubanga, Kecamatan Sausu.

Ke depan, Anwar Hafid berjanji, “Kita akan melaksanakan rapat kerja membicarakan apa tugas bupati agar tidak tumpang tindih,” pungkasnya, menandaskan komitmen untuk sinergi yang lebih solid dan efektif di Bumi Tadulako.