Krisis Lapangan Kerja RI, Badai Pesimisme di Tengah Geliat Ekonomi yang Rapuh

Sulawesitoday - Angka-angka berbicara. Survei Konsumen Bank Indonesia pada Mei 2025 bak menampar realita: indeks ketersediaan lapangan kerja (IKLK) melorot ke angka 95,7.

Sebuah zona merah yang membentang, menandakan krisis lapangan kerja RI tak lagi sekadar bisik-bisik, melainkan jerit pilu para pencari nafkah. Pesimisme masyarakat terhadap secercah harapan lowongan kerja, makin pekat.

Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Angka itu, katanya, bukan hanya sekadar statistik, namun cerminan nyata bahwa mayoritas konsumen menilai kondisi sektor ketenagakerjaan makin memburuk.

"Penurunan ini sangat mengkhawatirkan, apalagi terjadi saat ekonomi seharusnya mulai pulih dan ekspansi fiskal pemerintah terus berlanjut," ungkapnya.

Ibarat bahtera yang limbung di tengah ombak, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksi Dana Moneter Internasional hanya 4,7% pada 2025, jauh di bawah ambang minimum 5,5% yang krusial untuk menjaga stabilitas pengangguran.

Syafruddin menyoroti fenomena industri padat karya yang seolah berjalan di tempat, terbebani biaya logistik yang melambung, harga bahan baku yang kian cekik leher, dan lesunya permintaan global.

Senja ketersediaan pekerjaan layak makin di depan mata, diperparah ketergantungan pada sektor informal yang kerap tak mampu menawarkan penghasilan stabil. Tak heran, kualitas lapangan kerja yang tersedia bak makin melumer.

Problem lain yang tak kalah mengganjal adalah mismatch keterampilan. Banyak lulusan pendidikan tinggi atau vokasi tersrap industri, bukan karena tak cakap, namun karena tak seirama dengan kebutuhan pasar kerja.

Lemahnya sistem informasi pasar tenaga kerja dan minimnya pelatihan ulang yang digelontorkan negara, seolah menambah riak-riak di lautan ketenagakerjaan.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, memperkuat pandangan itu. Ia menunjuk minimnya investasi dan gelombang perusahaan yang enggan berekspansi sebagai biang keladi.

"Ini sejalan dengan kondisi PMI manufaktur kita yang berada di level kontraktif atau di bawah 50 poin," ujarnya.

Artinya, roda produksi perusahaan tak berputar kencang, permintaan tenaga kerja pun menciut. Belum lagi deret panjang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menyerbu berbagai sektor.

Baca Juga: Konflik Israel-Iran Bisa Jadikan Rupiah Terjepit, Bayang Inflasi Kuras Duit Rakyat

Maka, para ekonom mengungkap bahwa pemerintah wajib bergerak cepat. Huda mendesak agar investasi padat karya digenjot masuk ke negeri ini, tak cuma dengan janji manis, tapi dengan mempermudah birokrasi dan memberantas premanisme.