Sulawesitoday - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mulai mendistribusikan perangkat digital ke sekolah-sekolah se-Indonesia. Program ini merupakan bagian dari percepatan digitalisasi pendidikan. Di tengah pelaksanaannya, suara kritis muncul. Kebijakan ini dinilai tidak menjawab akar masalah yang lebih mendesak.
Distribusi masif ini menargetkan 288 ribu perangkat digital. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengegaskan hal ini. Targetnya menjangkau sekolah hingga pelosok. Pada tahap awal, 18.000 sekolah akan menerima smart board. Ini data yang dicatat Kemendikdasmen. Proyeksi ini untuk tahun 2025.
Namun, pengamat pendidikan Ina Liem melihat urgensi berbeda. Melalui video di akun media sosialnya, ia mempertanyakan alokasi anggaran. Menurutnya, pembagian Interactive Flat Panel berukuran 75 inci ini tanpa basis data yang jelas. Ia mengibaratkan proyek ini sebagai gajah di ruang kelas yang sesak. "Apakah ini prioritas yang tepat?" tanyanya.
Ina Liem menyoroti ironi. Di satu sisi, guru-guru masih berjuang dengan gaji minim. Banyak gedung sekolah juga memprihatinkan. Isu kebocoran anggaran pendidikan juga belum tuntas. "Alih-alih membereskan masalah fundamental tadi," ujarnya. Pemerintah, lanjutnya, justru sibuk membagikan panel raksasa.
Hingga kini, pihak Kemendikdasmen belum memberikan keterangan resmi. Mereka belum menanggapi kritik ini. Pertanyaan tentang prioritas dan tepat sasaran terus bergulir. Isu digitalisasi pendidikan ini pun menjadi perdebatan. Pertanyaan itu menggantung di antara gedung sekolah usang. Juga di tengah deru kebisingan Jakarta.
Artikel Terkait
Polres Morowali Utara Gagalkan Peredaran 96 Gram Sabu, Dua Pelaku Ditangkap di Mamosalato
Harta Irvian Sultan Pemberi Motor Ducati ke Noel Rp 3,9 Miliar di LHKPN, Uang Suapnya Malah Puluhan Kali Lipat
Fakta Baru Kasus Korupsi BJB, Lisa Mariana Mengaku Diberi Aliran Dana Ridwan Kamil, Statusnya Terancam Berubah
Keluarga Arya Daru Tolak Analisa Depresi dan Minta Rekonstruksi Ulang di Menteng
Terseret Korupsi RPTKA dan Sertifikasi K3, Kemnaker Masuk Zona Merah, Kasus Pemerasan Ratusan Miliar Diungkap KPK