Menkeu Kritik Keras Dana APBD Mengendap di Bank Hingga Ratusan Triliun Rupiah, Ekonomi Rakyat Butuh Stimulus

Sulawesitoday - Dana pemerintah daerah menumpuk. Angkanya fantastis. Rp 234 triliun terendap di perbankan nasional hingga kuartal III-2025. Uang rakyat tidur nyenyak. Sementara ekonomi daerah berteriak haus stimulus.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melempar kritik keras. Realisasi belanja APBD terlalu lambat. Sebanyak 15 daerah menjadi sorotan utama. Mereka menyimpan dana terbesar. Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, termasuk di dalamnya.

Kutai Barat masuk tujuh besar. Simpanannya mencapai Rp 3,2 triliun. Angka yang tak sedikit. Mengendap tanpa produktivitas. Di bank, dana itu hanya jadi angka. Bukan stimulus ekonomi riil.

"Rendahnya serapan ini membuat uang Pemda nganggur di bank sampai Rp 234 triliun," ujar Purbaya di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025). Nada bicaranya tegas. Matanya menyiratkan keprihatinan mendalam.

Menkeu menegaskan satu hal. Masalahnya bukan ketersediaan anggaran. Uang ada. Bahkan berlimpah. Yang jadi soal adalah kecepatan eksekusi. "Jadi bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi," tambahnya lugas.

• Mengapa Dana Daerah Menumpuk di Bank?

Pertanyaan ini mengemuka. Jawabannya kompleks namun sederhana. Birokrasi yang lamban. Perencanaan yang lemah. Proses pengadaan berbelit. Ketakutan melanggar aturan. Semua faktor itu berpadu. Hasilnya: dana menganggur.

Purbaya meminta kepala daerah bertindak. Percepat realisasi belanja. Fokus pada yang produktif. Jangan timbun dana di kas atau deposito. "Uang daerah jangan mengendap. Gunakan secara bijak dan tepat waktu. Kepercayaan publik adalah modal utama," tegasnya.

Instruksi itu bukan tanpa alasan. Dana yang mengendap merugikan ekonomi. Seharusnya uang beredar. Menggerakkan roda pembangunan. Membuka lapangan kerja. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun kenyataannya berbeda. Dana tertidur di brankas digital.

• Siapa Saja Pemda dengan Simpanan Terbesar?

DKI Jakarta memimpin daftar. Simpanannya Rp 14,6 triliun. Jawa Timur di posisi kedua dengan Rp 6,8 triliun. Kota Banjarbaru mengejutkan dengan Rp 5,1 triliun. Padahal wilayahnya relatif kecil.

Kalimantan Utara menyimpan Rp 4,7 triliun. Jawa Barat Rp 4,1 triliun. Kabupaten Bojonegoro Rp 3,6 triliun. Lalu Kutai Barat dengan Rp 3,2 triliun. Sumatera Utara Rp 3,1 triliun.

Kabupaten Kepulauan Talaud mencatat Rp 2,6 triliun. Mimika Rp 2,4 triliun. Badung Rp 2,2 triliun. Tanah Bumbu Rp 2,11 triliun. Bangka Belitung Rp 2,10 triliun. Jawa Tengah Rp 1,9 triliun. Kabupaten Balangan menutup daftar dengan Rp 1,8 triliun.

Total keseluruhan mencengangkan. Rp 234 triliun bukan angka kecil. Itu setara anggaran pembangunan infrastruktur nasional selama setahun. Atau bisa membiayai program perlindungan sosial masif. Bahkan BPJS Ketenagakerjaan bisa memperluas perlindungan sosial pekerja informal dengan dana sebesasr itu.

• Apa Dampak Ekonominya?

Dampaknya nyata dan terasa. Ekonomi daerah melambat. Proyek pembangunan tertunda. Kontraktor menganggur. Pekerja kehilangan penghasilan. Multiplier effect tidak terjadi.

Uang yang seharusnya produktif malah jadi pasif. Bank senang dapat dana murah. Tapi masyarakat tidak merasakan manfaatnya. Ironi yang menyakitkan.