DPR Desak Kemenkeu Pertajam Kontrol Program Kementerian untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Sulawesitoday - Parlemen mendesak keras. Kementerian Keuangan diminta tak hanya potong anggaran. Tapi juga awasi ketat program kementerian lain agar benar-benar hasilkan dampak ekonomi riil.

Desakan itu meluncur dari Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit. Dalam rapat dengar pendapat bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 28 November 2025, politisi itu menyoroti tajam wewenang Kemenkeu terhadap kementerian teknis.

"Menkeu diberi kuasa Presiden menentukan kebijakan fiskal," ujar Dolfie. "Termasuk logical framework program kementerian dan lembaga."

Menurut legislator asal Sulawesi Utara itu, kewenangan besar yang dipegang Kemenkeu harus diimbangi tanggung jawab lebih dalam. Bukan sekadar menggunting anggaran. Tapi memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan negara betul-betul dorong roda ekonomi.

Mengapa Penajaman Program Kementerian Teknis Menjadi Krusial?

Dolfie menjelaskan dengan gamblang. Sekitar 75 persen sektor ekonomi nasional berada di bawah kendali kementerian teknis. Pertanian ada di Kementerian Pertanian. Pertambangan punya kementerian sendiri. Industri juga begitu.

"Kalau sektor-sektor ini tidak disentuh Pak Menteri, tugas siapa?" tanya Dolfie retoris. "Kalau kementerian hanya membelanjakan APBN saja, ya tidak akan dorong pertumbuhan ekonomi."

Pernyataan itu menggarisbawahi problem mendasar. Banyak kementerian yang sibuk menghabiskan anggaran. Namun gagal ciptakan nilai tambah ekonomi. Konsumsi berjalan terus. Output stagnan.

Politisi yang juga pengusaha itu mengingatkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan. BPK pernah catat program kementerian dan lembaga tak memenuhi aspek kerangka logis. Target anggaran meleset jauh. Sasaran pembangunan tak tercapai.

"Program-program K/L tidak memenuhi aspek logical framework mencapai sasaran anggaran," tegasnya. Kritik pedas yang menyasar inti persoalan birokrasi Indonesia: penyerapan anggaran tinggi, dampak ekonomi rendah.

Dolfie menekankan perlunya perubahan paradigma. Kementerian teknis harus didorong buat kebijakan yang hasilkan nilai tambah ekonomi. Bukan cuma habiskan dana. Lalu lapor penyerapan 90 persen sebagai prestasi.

Bagaimana Respons Menteri Keuangan Terhadap Desakan Ini?

Menkeu Purbaya merespons positif. Bahkan terkesan antusias dengan gagasan legislator itu. "Saya pikir juga tadinya saya boleh begitu," kata Purbaya. "Tapi waktu saya gitu banyak yang ribut."

Mantan bankir yang dilantik Presiden Oktober lalu itu mengaku akan kaji ulang kewenangannya. Dukungan DPR jadi angin segar. "Terima kasih dukungannya, Pak," ucap Purbaya dengan nada bersahabat.