Susi Pudjiastuti Sindir Gibran soal Starlink: Harusnya Dibawa, Bukan Sekadar Janji

Sulawesitoday - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjanji memasang layanan internet satelit Starlink di posko pengungsian, setelah mendapati sinyal seluler nyaris putus.

Janji itu terlontar kala ia menyapa ratusan pengungsi dan bertanya, singkat: “Bapak, ibu, sinyalnya sudah baik belum?” Jawab mereka: belum. Sebuah langkah cepat. Sebuah janji. Dan satu kritik tajam dari mantan menteri yang tak mau basa-basi.

Waktu tunggu. Itu yang dipersoalkan.

Kunjungan dan dialog singkat

Pada Rabu pekan lalu, Gibran turun ke Posko Pengungsian BLK Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Di hadapan pengungsi ia memetakan kebutuhan: jembatan putus, BBM, listrik, dan komunikasi. “Nanti kita segera pasangkan Starlink ya, biar bisa segera menghubungi teman-teman, saudaranya di tempat lain,” ucapnya, menjanjikan percepatan layanan satelit untuk membuka kembali jalur informasi.

Rombongan yang mendampingi disebut membawa perwakilan kementerian dan BUMN untuk koordinasi cepat.

Apakah Starlink solusi darurat?

Singkat: bisa. Tapi tidak otomatis.

Starlink adalah jaringan satelit yang cepat dipasang. Namun, pemasangan butuh perangkat, daya (genset), lokasi aman, dan izin operasional. Lebih dari itu: koordinasi antar-institusi. Bawa alat itu saja tidaklah cukup. Perlu prosedur. Perlu tenaga teknis. Dan perlu perencanaan logistik — dari gudang ke posko, dari pesawat ke darat. Jika semua ini tuntas, internet kembali. Jika tidak, janji jadi kata-kata.

Kenapa Bu Susi geram?

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyentil janji tersebut, menilai seharusnya bantuan teknis semacam Starlink sudah dibawa sejak awal kunjungan. “Seharusnya anda bisa datang dengan pesawat anda bawa Starlink 10, genset kecil 10, dan semuanya bisa langsung pasang,” kritiknya. Nada itu tajam. Padat. Dan menuntut kesiapan — bukan sekadar goodwill.

Siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana mekanismenya?

Dalam teori, tanggung jawab respons darurat terbagi: BNPB/ BPBD di tingkat penanggulangan, Kementerian/Lembaga menyediakan dukungan teknis, dan BUMN membantu logistik. Di praktik, ada celah komunikasi antar-satuan tugas. Kecepatan distribusi—dari pusat ke daerah terpencil—seringkali bergantung pada infrastruktur jalan dan ketersediaan pesawat angkut.

Bila opsi satelit jadi norma, negara mesti menyiapkan stok perangkat, daftar teknisi, dan prosedur cepat. Ini soal kebijakan publik. Soal anggaran. Dan soal akuntabilitas.