Sekolah Rakyat: Mengapa Kemensos Tak Mau Percaya 100 Persen pada Data untuk Menolong Anak Miskin?

Sulawesitoday - Presiden Prabowo punya mimpi besar. Beliau ingin anak-anak yang terbelenggu kemiskinan bisa lepas. Caranya: pendidikan. Lewat program prioritas bernama Sekolah Rakyat.

Program ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial (Kemensos). Tentu, tujuannya untuk kesejahteraan. Tapi, cara kerjanya tidak boleh sama dengan bagi-bagi bantuan sosial (bansos) biasa.

Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, bercerita panjang lebar soal ini dalam forum daring Jaringan Pemred Promedia (JPP), Selasa, 20 Januari 2026 yang lalu.

Rico menegaskan satu hal: Kemensos punya metode sendiri. Mereka tidak mau hanya bersandar pada data di atas kertas.

Memang sudah ada data. Namanya Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun, Rico tidak mau percaya 100 persen. Dia tahu ada yang namanya margin error.

Maka, pendekatannya harus beda. Harus ada verifikasi lapangan. Harus ada home visit. Petugas pendamping PKH dan pemerintah daerah harus turun langsung. Mereka harus menampilkan profil anak yang diajukan, bahkan harus sampai ditandatangani oleh kepala daerah.

Mengapa harus seketat itu?

Sebab, realitas di lapangan sering kali lebih mengejutkan daripada angka-angka di komputer. Rico bercerita tentang pengalamannya menjemput seorang anak bernama Alfiyanur.

Alfiyanur tinggal di tengah hutan di Katingan, Kalimantan Tengah. Namanya tidak ada dalam data DTSEN. Luput.

Rico penasaran. Dia pergi ke sana. Menggunakan mobil double cabin, ia menempuh perjalanan selama 25 menit. Jangan bayangkan jalan aspal yang mulus. Jalannya tanah. Setelah mobil tidak bisa masuk lagi, ia masih harus berjalan kaki selama 10 menit untuk sampai ke rumah Alfiyanur.

Ada yang lebih ironis. Forkopimda setempat bahkan tidak tahu kalau di sana ada rumah. Tidak tahu kalau ada warganya yang tinggal di situ. Rumah itu gelap. Tidak ada listrik.

Anak-anak seperti inilah yang ingin diselamatkan oleh Sekolah Rakyat. Mereka yang berada dalam status miskin dan miskin ekstrem.

Bagi anak yang kasusnya seperti Alfiyanur—yang tidak masuk data pusat—syaratnya dipermudah. Cukup surat keterangan dari daerah, mereka sudah bisa masuk Sekolah Rakyat.

Intinya satu: negara harus menjemput mereka. Bukan sekadar menunggu data.