Ratusan Kepsek Sulsel Dipaksa Mundur, Netizen Desak Audit Dana BOS Menyeluruh

Sulawesitoday - Gelombang pengunduran diri ratusan kepala sekolah negeri di Sulawesi Selatan seketika memicu perdebatan sengit dan riuh di media sosial.

"Kami meminta Dinas Pendidikan segera menghentikan penyodoran surat pernyataan pengunduran diri ini karena uang temuan BPK sudah dikembalikan ke kas daerah," kata Ketua Komisi E DPRD Sulawesi Selatan, Andi Tenri Indah, saat ditemui selepas rapat kerja di Makassar.

Masyarakat pengguna Facebook ramai-ramai menyuarakan kejengkelan sekaligus dukungan terhadap langkah bersih-bersih di lingkungan dinas pendidikan.

Sebagian warganet menilai pencopotan jabatan massal ini merupakan momentum tepat untuk menyapu bersih praktik lancung pengelolaan anggaran sekolah.

Akun Irdawati menulis komentar terbuka agar aparat memeriksa semua kepala sekolah di seluruh provinsi tanpa tebang pilih.

Warganet lain bernama Jhonson Mattaroba juga mempertanyakan alasan para guru harus takut diperiksa jika memang mengelola dana bantuan operasional secara jujur.

Baca Juga: Cetak Sawah Baru Rp10 Miliar di Parigi Moutong Terancam Tambang Emas Ilegal

Dukungan publik ini mengalir deras setelah 326 pimpinan sekolah tingkat menengah disodori dokumen pengunduran diri akibat temuan Badan Pemeriksa Keuangan.

Meski begitu, suara bernada miring juga muncul mengkritik beban kerja tenaga pendidik zaman sekarang yang dinilai terlalu administratif.

Seorang netizen bernama Nasion Rusgiyanto menyayangkan tugas guru saat ini yang te dipenuhi urusan luar sekolah ketimbang fokus mengajar anak didik.

Sengkarut keuangan ini bermula dari laporan hasil pemeriksaan inspektorat yang mengendus kekacauan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah.

Para kepala sekolah sebenarnya memilih kooperatif dengan memulangkan seluruh kelebihan bayar langsung ke rekening kas negara.

DPRD Sulawesi Selatan menilai persoalan hukum administrasi otomatis gugur begitu seluruh kerugian keuangan daerah dipulihkan total oleh para pendidik.

Pemerintah daerah tetap bersikeras kebijakan evaluasi total ini sudah sesuai aturan tata kelola pegawai negeri sipil yang berlaku.