Sulawesitoday - APBD Perubahan Kota Makassar 2024 mengalami pengurangan signifikan sebesar Rp410 miliar. Pemangkasan terbesar terjadi pada belanja operasional pegawai, modal, dan hibah. Pengurangan ini mengikuti instruksi dari Menteri PANRB terkait efisiensi anggaran ASN.
Pemkot Makassar telah menetapkan APBD Perubahan 2024 dengan total belanja daerah Rp5,29 triliun. Jumlah ini menurun dari APBD Pokok sebesar Rp5,7 triliun karena adanya koreksi anggaran. Penyebab utama koreksi ini adalah sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa).
Salah satu komponen utama yang terkena pemangkasan adalah belanja operasional pegawai. Pengurangan sebesar Rp48 miliar dilakukan untuk menekan biaya operasional.
“Untuk belanja operasional pegawai, sebesar Rp48 miliar dipangkas,” ungkap Zul, Kepala Bappeda Makassar.
Selain belanja pegawai, belanja hibah, bantuan sosial, dan barang jasa juga mengalami rasionalisasi. Anggaran untuk komponen ini berkurang dari Rp4 triliun menjadi Rp3,9 triliun. Total pengurangan yang terjadi mencapai sekitar Rp124 miliar.
Belanja modal, termasuk peralatan mesin dan gedung, juga tidak luput dari koreksi anggaran. Pada APBD Pokok 2024, alokasi belanja modal mencapai Rp1,7 triliun. Namun, dalam APBD Perubahan, jumlahnya turun menjadi Rp1,3 triliun, dengan pengurangan sebesar Rp342 miliar.
Zul menjelaskan bahwa pemangkasan ini sejalan dengan arahan pusat. Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas meminta efisiensi khususnya dalam biaya perjalanan dinas ASN. Pemangkasan ini dinilai penting untuk meringankan beban keuangan daerah.
Pemkot Makassar memprioritaskan penghematan pada sektor-sektor yang dianggap kurang mendesak. Selain perjalanan dinas, belanja modal dan barang jasa juga diprioritaskan untuk dirasionalisasi. Hal ini bertujuan agar anggaran dapat digunakan lebih efektif dan efisien.
Dalam Keputusan DPRD Makassar Nomor 13/DPRD/188.45/Tahun 2024, APBD Perubahan disahkan pekan lalu. Total pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp4,99 triliun. Sedangkan belanja daerah mencapai Rp5,29 triliun, lebih rendah dari APBD Pokok.
Zul menekankan pentingnya koreksi anggaran ini untuk menjaga stabilitas fiskal. Koreksi ini diperlukan agar alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan prioritas. Hal ini juga bertujuan agar program-program pemerintah dapat berjalan secara optimal.
Anggaran belanja yang telah dirasionalisasi diharapkan dapat digunakan untuk prioritas utama. Dengan begitu, pelayanan kepada masyarakat dapat tetap terjaga. Pemkot Makassar berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran.
Artikel Terkait
Sindikat Penjualan Bayi di Depok Lewat Facebook Digulung Polisi, Dua Bayi Nyaris Dijual ke Bali dengan Harga Rp 45 Juta
Viral RS Medistra Jakarta Selatan Dikritik Publik karena Dugaan Kebijakan Larangan Hijab Bagi Dokter dan Perawat
Viral Miras Oplosan Es Moni di Kalangan Pelajar Kediri, Polisi Ungkap Modus Penjualan dengan Kemasan Tidak Biasa dan Tangkap Tersangka Pemilik Warung