Sulawesitoday - Dalam waktu dekat, Festival Danau Poso (FDP) kembali hadir sebagai ajang kebanggaan masyarakat Sulawesi Tengah. Diadakan pada 11-13 Oktober 2024, acara ini diprediksi akan lebih meriah dari sebelumnya, terutama dengan kehadiran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas.
Namun, di balik kemeriahan festival, ada fokus yang jauh lebih penting: kolaborasi strategis antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah untuk mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif.
Kehadiran Menteri Supratman bukan hanya sekadar seremonial. Seperti yang disebutkan oleh Hermansyah Siregar, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah, ini adalah bentuk nyata dukungan dari pemerintah pusat terhadap daerah. "Momen FDP ini juga menjadi salah satu upaya kita mendongkrak ekonomi dan pariwisata di Indonesia, khususnya Sulawesi Tengah," jelasnya. Di tengah atmosfer perayaan budaya, Hermansyah menekankan bahwa kolaborasi dengan Kemenkumham sangat vital dalam mendorong sektor-sektor potensial yang ada di Poso.
Gerakan Nasional yang Terus Menggema
Dalam kegiatan ini, Festival Danau Poso bukan hanya sekadar ajang pertunjukan seni dan budaya lokal. Ia juga bagian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBI/BBWI). Mengingat pentingnya dukungan terhadap produk lokal dan wisata domestik, peran Kemenkumham sebagai Campaign Manager gerakan ini sangat penting. Sebagai pejabat tinggi yang turut menggaungkan gerakan nasional ini, Menteri Supratman juga dijadwalkan untuk membuka FDP dan menyaksikan Harvesting Gernas BBI/BBWI.
Gerakan semacam ini memang sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendukung sektor ekonomi kerakyatan. Jika melihat dari data yang ada, Gernas BBI/BBWI berhasil meningkatkan promosi produk lokal hingga ke kancah internasional. Namun, pencapaian ini tidak akan terjadi tanpa adanya sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Kehadiran Menkumham di Poso adalah wujud nyata dari sinergi tersebut.
Kolaborasi untuk Peningkatan Pariwisata
Bukan rahasia lagi bahwa Sulawesi Tengah memiliki banyak destinasi wisata yang luar biasa, dan Danau Poso adalah salah satunya. Namun, tanpa adanya upaya yang terkoordinasi, potensi wisata tersebut bisa saja tersia-sia. Di sinilah kolaborasi antara Kemenkumham dan Pemda Sulawesi Tengah memainkan peran kunci.
Tidak hanya membuka acara, Menteri Supratman juga akan menyerahkan berbagai sertifikat Kekayaan Intelektual (KI) kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat Poso. Ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari langkah strategis untuk melindungi dan mengembangkan produk-produk lokal yang menjadi ciri khas daerah ini. Dalam konteks pariwisata, perlindungan KI ini sangat penting. Misalnya, produk-produk kerajinan lokal yang dijual selama festival, seperti tenun atau anyaman, akan mendapatkan perlindungan hukum sehingga memiliki nilai tambah dan bisa bersaing di pasar yang lebih luas.
