Setiap Kecamatan Dapat Jatah 12.000 Liter Air Sehari, Tanggap Darurat Krisis Air Berdampak bagi 45 Ribu Warga Maros

Sulawesitoday - Pemkab Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel), kini menghadapi tantangan besar dalam menangani krisis air bersih yang melanda 45 ribu warga di sembilan kecamatan. Sebanyak 9 armada dikerahkan selama masa tanggap darurat untuk menyalurkan air bersih. Setiap armada, seperti yang disampaikan Plt Bupati Maros, Suhartina Bohari, diberi tanggung jawab atas satu kecamatan.

“Saya minta 9 unit itu diturunkan untuk mengakomodir keseluruhan kecamatan yang mengalami krisis air. 1 unit untuk 1 kecamatan,” tegas Plt Bupati Maros, Suhartina kepada para wartawan. Setiap armada mampu mengangkut 4.000 liter air dalam sekali distribusi, dan dilakukan tiga kali sehari, memberikan total 12.000 liter per kecamatan setiap hari.

Baca Juga: Evakuasi Dramatis! Basarnas Berhasil Selamatkan 17 Korban, 6 Tewas dalam Ledakan Speedboat di Taliabu

Efektivitas Distribusi Air

Selama masa tanggap darurat ini, distribusi air bersih dilakukan dengan kecepatan yang diharapkan bisa mencukupi kebutuhan masyarakat terdampak. Setiap hari, sembilan kecamatan mendapatkan pasokan air yang cukup untuk bertahan, meskipun tentu ada tantangan di lapangan.

“Pelayanan ke masyarakat harus maksimal. Kita upayakan distribusi air bersih dilakukan dengan lancar,” ujar Suhartina saat menyalurkan air di Kecamatan Bontoa.

Baca Juga: Pejabat Pemda Parigi Moutong Diperiksa! Izin Sawit Fiktif Jadi Fokus Penyelidikan Kejati Sulteng

Namun, meskipun ada upaya besar dari pemerintah, masih ada keraguan di masyarakat tentang efektivitas distribusi ini. Ada banyak halangan teknis seperti keterbatasan jumlah armada, jarak tempuh yang jauh, dan proses penyaluran yang mungkin tidak selalu mulus.

Dampak Kemanusiaan Krisis Air

Bencana kekeringan ini tentu saja membawa dampak serius bagi warga Maros, terutama di kecamatan yang paling terdampak seperti Lau, Bontoa, Maros Baru, dan Marusu. Krisis air ini telah menyulitkan 7.000 kepala keluarga dalam mendapatkan air bersih yang sangat diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari. Kepala BPBD Maros, Towadeng, menyebutkan bahwa status tanggap darurat telah ditetapkan sejak 4 Oktober, namun bantuan baru bisa dijalankan mulai Sabtu, 12 Oktober, karena keterlambatan pencairan anggaran.

Baca Juga: Modus Korupsi Sawit Fiktif, 7 Perusahaan di Parigi Moutong Kendalikan 125 Ribu Hektar Izin Bodong!

Warga yang terdampak berharap agar langkah-langkah ini terus dilakukan dengan konsistensi. "Armada akan terus ditambah jika diperlukan, terutama dalam menghadapi kekeringan tahun depan," ungkap Suhartina, seraya menekankan bahwa pemerintah berencana untuk meningkatkan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) di tahun mendatang untuk mengatasi masalah kekeringan yang semakin menjadi masalah tahunan.

Tentu saja, mengelola situasi tanggap darurat seperti ini bukanlah hal mudah. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi keberhasilan upaya ini, termasuk kesediaan anggaran, kesiapan armada, dan respons cepat dari pemerintah setempat. Yang jelas, solusi jangka panjang masih sangat diperlukan agar masyarakat tidak terus-menerus terjebak dalam siklus bencana kekeringan setiap tahun.

Baca Juga: Cagub Malut Benny Laos, Pejabat serta Politisi Tewas dalam Ledakan Misterius Speedboat di Pulau Taliabu, Temukan Penyebabnya di Sini