Bikin Kaget! Lebih dari 1,6 Juta Kendaraan di Sulsel Menunggak Pajak, Ada Potensi Kerugian Rp 600 Miliar

Sulawesitoday - Di Sulawesi Selatan (Sulsel), terdapat krisis penunggakan pajak kendaraan yang mengejutkan. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel melaporkan bahwa sebanyak 1.616.673 unit kendaraan—baik motor maupun mobil—tercatat belum membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Potensi kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari tunggakan ini sangat signifikan, mencapai antara Rp 500 hingga Rp 600 miliar.

Data dari Bapenda menunjukkan bahwa dari total 3,5 juta unit kendaraan bermotor yang terdaftar, hanya sekitar 1,9 juta unit yang telah membayar pajak mereka.

Baca Juga: Kisah Melawan Buaya 4 Meter dengan Gayung! Detik-Detik Istri Korban Berjuang Selamatkan Suami di Sungai Kotabaru

"Dari total kendaraan itu, potensi tunggakan PKB sekitar Rp 500-Rp 600 miliar," ungkap Kepala Bidang Teknologi dan Sistem Informasi (TSI) Bapenda Sulsel, Andi Satriady Sakka.

Ini bukan hanya masalah tunggakan pajak biasa. Dampaknya bisa meluas ke perekonomian daerah, terutama dengan angka penunggakan yang tinggi dan berkisar antara tiga hingga lima tahun.

Baca Juga: Momen Tamu Tarik Kalung Kembang di Momen Sakral Pernikahan, Video Viral Picu Reaksi Beragam Netizen

"Banyak kendaraan sudah berpindah domisili, rusak berat, atau bahkan terkena bencana alam. Itulah beberapa penyebab utama penunggakan," jelas Satriady. Dengan demikian, penunggakan pajak ini bukan sekadar masalah pengabaian, tetapi juga terkait faktor teknis dan logistik.

Meski pemerintah telah mencoba berbagai langkah untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak, tantangan tetap besar. Bapenda telah meluncurkan sejumlah kebijakan inovatif, seperti memberikan insentif pajak dan memperluas akses pembayaran dengan bekerja sama dengan bank serta membuka gerai di berbagai lokasi perbelanjaan. "Selain itu, inovasi pembayaran PKB secara digital serta pembukaan gerai dan kedai Samsat di seluruh kecamatan di Sulsel," tambah Satriady.

Baca Juga: Sangat Brutal! Tenaga Medis Terjebak Tanpa Bantuan, Pasien Meninggal Akibat Israel Hancurkan Rumah Sakit Indonesia di Gaza

Upaya tersebut didukung oleh langkah-langkah operasional yang lebih tegas, seperti razia pajak kendaraan bersama kepolisian dan Jasa Raharja. Selain itu, pihak Bapenda juga melakukan pendekatan langsung melalui kegiatan door-to-door kepada para wajib pajak, serta menerapkan Operasi Tempel-tempel (OTT) untuk mengingatkan jatuh tempo pembayaran PKB. Langkah-langkah ini memang penting, tetapi pertanyaannya adalah, apakah upaya ini cukup untuk mengatasi krisis tunggakan sebesar ini?

Bapenda juga mengoptimalkan teknologi dengan penerapan tilang elektronik (ETLE) dan aplikasi "Tappaka" yang memantau pembayaran dan menargetkan pegawai agar mencapai target penagihan. Ini merupakan cara modern yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penagihan, namun hasilnya belum sepenuhnya memuaskan. Pada 20 Oktober 2024, realisasi penerimaan PKB baru mencapai Rp 1,3 triliun, atau 76,88% dari target Rp 1,7 triliun.

Baca Juga: Gawat! Siswa SMK Kesulitan Hitung Matematika Dasar 10x15, Apa yang Salah dengan Metode Pembelajaran?

Jika tunggakan pajak sebesar Rp 600 miliar ini dibiarkan, maka dampak ekonomi pada Sulsel bisa sangat besar. Potensi penerimaan pajak yang hilang akan mengurangi dana yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta kebutuhan sosial lainnya. Ini tidak hanya soal angka—ini soal bagaimana pemerintah bisa mengelola dan mengatasi potensi kerugian yang begitu besar bagi provinsi.

Penting bagi kita untuk menyadari bahwa tunggakan pajak bukan hanya masalah bagi pihak yang menunggak, tetapi juga untuk seluruh warga Sulsel. Makin cepat solusi ditemukan dan diterapkan, makin besar peluang pemerintah untuk meminimalisir kerugian yang dialami.