Implikasi Lebih Besar
Kehilangan hak pilih tidak hanya soal statistik, tetapi juga tentang kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Ketika aturan yang berubah-ubah tidak disampaikan dengan baik, siapa yang dirugikan? Tentunya, rakyat. KPU dan Bawaslu perlu bertanggung jawab atas kegagalan ini.
Artikel Terkait
Pilkada Parigi Moutong: KPU Pastikan Perubahan Zonasi dan Jadwal untuk Cegah Gesekan Politik
Bertambahnya Kandidat di Parigi Moutong, KPU Fokus pada Penyesuaian Surat Suara
Usulan KPU Jadi Lembaga Ad Hoc, Hemat Anggaran atau Tantangan Baru
Cara Praktis Memantau Hasil Pilkada Sulteng 2024, Real Count Langsung di Laman KPU
Pantau Pilkada 2024 Secara Real-Time, Link Lengkap Quick Count dan Real Count KPU