Sulawesitoday - Daftar nama calon pejabat tinggi Kementerian Pertanian sudah siap. Kertasnya bersih, rapi, tinggal dibacakan di depan podium. Tapi satu nama harus dicoret.
Alasannya sederhana, tapi di negeri yang masih gemar menitip, tindakan ini cukup langka: semalam sebelumnya, sang menteri mendapat pesan pendek dari saudaranya sendiri.
“Saudara saya kirim rekomendasi. Saya langsung putuskan tidak jadi lantik,” kata Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, Jumat lalu. Suaranya datar, tapi kata-katanya menghantam.
Dalam politik birokrasi, satu pesan bisa menyelamatkan karier atau menjatuhkan nama dari daftar. Tapi Amran tampaknya sudah kebal. Ini bukan pertama kali ia menolak titipan.
Sudah sejak menjabat di 2014, katanya, prinsip meritokrasi jadi kompas utama. Dan ketika ia kembali ke kursi menteri pada 2024, kompas itu tak berubah arah.
“Kalau malas, lebih baik mundur. Negara tidak bisa menunggu,” ujarnya lagi. Ia berbicara bukan seperti pejabat yang sedang menjelaskan kebijakan. Lebih seperti orang tua yang sedang bicara kepada anak muda keras kepala.
Meritokrasi memang terdengar bagus di brosur. Tapi dalam praktiknya, sering kalah oleh kedekatan. Oleh jabatan sebagai “anak siapa,” atau “teman sekolah siapa.”
Amran, dalam hal ini, memilih melawan arus. Dan ia tidak sekadar bicara di forum seminar. Ia memotong langsung satu nama dari daftar pelantikan karena tak ingin dicurigai bermain dalam gelap.
“Jabatan itu amanah. Kalau saya angkat orang titipan, bagaimana perasaan ribuan pegawai lain yang bersaing sehat?” katanya.
Pertanyaan itu retoris, tentu. Tapi penting.
Baca Juga: Tak Boleh Ada Lagi Anak di Parigi Moutong yang Tertinggal di Belakang Papan Tulis
Karena birokrasi kita, kadang seperti panggung tanpa penonton: banyak yang tampil, sedikit yang benar-benar berperan. Amran tampaknya ingin mengubah itu, meski perlahan.
Dengan cara mencoret satu nama, ia sedang menulis ulang satu bab kecil dari cerita besar tentang integritas kekuasaan. Bab yang jarang dibuka, apalagi dibacakan di podium.