PHK, AI dan Perpres 32: Ketika Jurnalisme Diambang Pilihan Sulit

Sulawesitoday - Ada satu pertanyaan yang terus bergema dari ruang redaksi ke meja pemerintah: bagaimana cara media bertahan hidup?

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyodorkan jawabannya, atau setidaknya, pertanyaan balasan yang sama sulitnya: “Bagaimana mencari model bisnis baru supaya pers bisa tumbuh kuat dan sehat, dan tetap menjadi pilar keempat demokrasi?”

Pernyataan itu datang dalam momen reflektif: Hari Kebebasan Pers Sedunia, 3 Mei. Sebuah hari yang seharusnya dirayakan dengan optimisme, tapi belakangan lebih sering diisi kekhawatiran.

Era digital bukan sekadar mengganti kertas jadi layar. Ia mengubah cara orang percaya pada berita, siapa yang menyebarkan informasi, dan yang lebih menyesakkan: siapa yang mengeruk untung dari itu semua.

Di saat media berjibaku menjaga akurasi, algoritma justru merayakan konten yang paling memancing emosi—tak peduli benar atau tidak.

“Teknologi baru seperti AI bisa jadi peluang, tapi juga ancaman,” ujar Nezar. Ancaman yang dimaksud tak hanya soal robot penulis, tapi juga soal disinformasi yang bisa diproduksi dalam hitungan detik. Lalu viral, tanpa wartawan sempat menarik napas.

Pemerintah, katanya, sudah menerbitkan Perpres Nomor 32 Tahun 2024. Isinya? Menuntut platform digital ikut memikul beban—mendanai jurnalisme berkualitas. Sebuah langkah yang menurut Nezar, “mencoba menyeimbangkan ekosistem.” Tapi tetap saja, realitasnya: platform tetap kaya, media tetap kurus.

Sementara itu, PHK massal menghantam media dari New York sampai Jakarta. Di Amerika, lebih dari 15.000 pekerja media kehilangan pekerjaan sepanjang 2024.

Di Indonesia? Tak kalah sunyi. Beberapa nama besar mulai menghapus rubrik, mengecilkan redaksi. Sunyi itu makin bising jika dibaca dari meja wartawan kontrak.

“Model yang paling tepat harus dieksplorasi,” tegas Nezar. Tapi pilihannya tak banyak: mandiri dan bertarung sendiri, atau berkolaborasi dan berharap tak ditelan ekosistem.

Baca Juga: TikTok Kena Semprit: Data Eropa Terkirim ke China, Denda Rp9,8 T Dijatuhkan

Pilihan yang rumit, memang. Tapi barangkali, justru di sanalah kualitas jurnalisme diuji—bukan hanya soal bertahan hidup, tapi juga soal keberanian menentukan arah.

Sebab, ketika informasi menjadi ladang yang diserbu semua orang, jurnalis tak boleh hanya jadi penonton.