Sulawesitoday - Buruh di ibu kota berhak untuk marah. Mereka banting tulang, hidup dengan upah yang seperti disiram air garam setiap hari. Sementara itu, di gedung megah sana, para 'wakil' mereka menikmati penghasilan setara Rp3 juta per hari.
Ketidakadilan itu, kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal, bak langit dan bumi. "Dari rilis yang saya baca, total penghasilan anggota DPR itu Rp104 juta per bulan. Belum lagi tunjangan perumahan Rp50 juta," ucap Said saat ditemui di Jakarta. Ia menambahkan, jika dihitung, satu orang wakil rakyat mengantongi lebih dari Rp3 juta per hari. Sebuah angka yang mencengangkan.
Bandingkan dengan kehidupan nyata para buruh. Mereka yang bekerja di Jakarta—kota dengan upah minimum tertinggi—hanya membawa pulang sekitar Rp5 juta sebulan. Itu artinya, satu buruh hanya mendapatkan Rp150 ribu per hari. Sebuah jarak yang begitu jauh, jurang yang menganga lebar.
Said Iqbal memaparkan, kondisi ini bahkan lebih parah pada pekerja informal. Ambil contoh pekerja program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang tak jarang hanya dibayar Rp1,5 juta per bulan. Jika dibagi, sehari mereka hanya mendapatkan Rp50 ribu. Sebuah ironi, di saat mereka yang seharusnya mendapat gizi, justru sulit memenuhi gizi untuk diri sendiri.
Lalu ada pengemudi ojek daring, para pahlawan jalanan. Mereka berjuang dari pagi hingga malam. Tapi, penghasilan mereka acap kali tak lebih dari Rp1 juta. Said mengalkulasikan, jika dirata-rata Rp600 ribu sebulan, maka penghasilan mereka per hari cuma Rp20 ribu. Bagaimana bisa bertahan hidup? Apalagi jika sudah berkeluarga. Hidup mereka penuh ketidakpastian.
"Ini bukan hanya soal angka. Tapi soal luka. Ketika rakyat berjuang mati-matian, wakilnya justru hidup di menara gading kemewahan," kata Said, suaranya terdengar berat. Rakyat melihat, wakil yang seharusnya memperjuangkan hak mereka, kini justru menjauh dari realitas pahit. Ketidakadilan itu bukan lagi sekadar data, melainkan luka yang terasa.
Kedepan, kata Said, perjuangan akan terus berlanjut. Mereka akan melawan upah murah (Hostum) dan menuntut penghapusan outsourching. Ada pula tuntutan lain: setop PHK, reformasi pajak, pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw, hingga revisi RUU Pemilu 2029.
Sementara wakil rakyat hidup nyaman dengan jaminan pensiun seumur hidup, jutaan buruh menatap masa depan tanpa kepastian. Sebuah kisah yang tak perlu dirahasiakan.
Baca Juga: Sri Mulyani Kejar Pajak dari Pedagang Eceran Hingga Perikanan, Pengamat Ungkap Sisi Sulitnya