Sulawesitoday - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mengukuhkan prioritas keamanan nasional. Alokasi Rp179,4 triliun disiapkan khusus memperkuat institusi keamanan. Angka ini naik signifikan dari tahun sebelumnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hal tersebut dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI, Selasa (2/9/2025). Dia menekankan urgensi peningkatan anggaran. "Tantangan keamanan semakin kompleks," tegas Sri Mulyani.
Polri mendapat jatah terbesar. Institusi ini meraih Rp145,7 triliun, naik dari Rp138,5 triliun pada 2025. Posisi ini menempatkan Polri sebagai penerima anggaran ketiga terbesar setelah Badan Gizi Nasional dan Kementerian Pertahanan.
-
Fokus Pengamanan Multi-Dimensi
Dana tersebut akan dialokasikan untuk berbagai program strategis. Pengamanan perbatasan menjadi prioritas utama. Pencegahan terorisme mendapat perhatian khusus mengingat dinamika regional yang tidak stabil.
Kejahatan siber kini menjadi ancaman nyata. Perkembangan teknologi membuka celah baru bagi pelaku kejahatan. Polri perlu memperkuat kapasitas cyber security untuk mengantisipasi serangan digital.
Penyelundupan dan perdagangan manusia juga masuk radar. Kedua kejahatan ini merusak stabilitas sosial-ekonomi. Anggaran besar diharapkan mampu memotong rantai kejahatan lintas batas.
Sementara itu, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) turut mendapat alokasi signifikan. Keduanya memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nasional dari ancaman dalam dan luar negeri.
-
Perbandingan Alokasi Anggaran
Badan Gizi Nasional memperoleh anggaran tertinggi senilai Rp268 triliun. Posisi kedua ditempati Kementerian Pertahanan dengan Rp185 triliun. Polri menempati urutan ketiga dengan selisih yang tidak terlalu jauh.
Pola alokasi ini menunjukkan keseimbangan antara keamanan hard power dan soft power. Gizi nasional menjadi fondasi ketahanan manusia. Pertahanan mengcover ancaman eksternal. Ketertiban dalam negeri menjadi tanggung jawab Polri.
Kenaikan anggaran Polri sebesar Rp7,2 triliun mencerminkan antisipasi pemerintah terhadap eskalasi tantangan keamanan. Inflasi dan kenaikan harga peralatan keamanan turut mempengaruhi kebutuhan anggaran.
-
Dampak Strategis dan Antisipasi
Pakar keamanan menilai alokasi ini tepat sasaran. Dr. Ahmad Sukardi, peneliti dari Institut Keamanan Strategis, mengatakan anggaran besar memungkinkan modernisasi peralatan. "Polri butuh teknologi mutakhir menghadapi kejahatan modern," ujarnya.
Namun, pengawasan ketat tetap diperlukan. Transparansi penggunaan anggaran menjadi kunci efektivitas program. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang pajak mereka digunakan untuk menjaga keamanan.
Beberapa daerah perbatasan sudah merasakan dampak positif peningkatan anggaran keamanan. Fasilitas pos pengamanan diperbaiki. Personil mendapat pelatihan tambahan. Koordinasi antar instansi diperkuat.
Tantangan ke depan adalah memastikan anggaran sebesar itu benar-benar efektif. Indikator keberhasilan harus jelas dan terukur. Penurunan angka kriminalitas menjadi target utama yang harus dicapai.