Logikanya begini. Jika pusat ambil alih gaji ASN, daerah bisa fokus membangun infrastruktur. Jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah. Semua bisa lebih cepat terealisasi tanpa harus pusing memikirkan gaji ribuan pegawai tiap bulan.
Mahyeldi juga menyoroti kebijakan Kementerian PANRB yang terus mengangkat PPPK. Ironisnya, seluruh pembiayaan gaji PPPK itu dibebankan ke daerah. Pusat yang buat kebijakan, daerah yang bayar.
"Maksudnya, kita harapkan ini bisa seluruh gaji pegawai ini bisa dari pusat semuanya. Itu yang menjadi harapan kita," tegasnya.
-
Bagaimana Respons Menkeu Purbaya?
Purbaya tidak langsung mengiyakan tuntutan para gubernur. Ia memilih bersikap realistis. Menurut Purbaya, semua permintaan itu wajar. Tapi harus disesuaikan dengan kondisi fiskal negara yang sedang tidak sehat-sehat amat.
"Permintaan itu normal, tapi kan kita hitung kemampuan APBN seperti apa. Apalagi ini sembilan bulan pertama 2025 ekonominya melambat. Jadi kalau diminta sekarang, pasti saya enggak bisa," jelas Purbaya.
Meski begitu, Purbaya tidak menutup pintu negosiasi. Ia berjanji akan mengevaluasi ulang kondisi fiskal menjelang pertengahan 2026. Kalau ekonomi membaik, penerimaan pajak naik, bea cukai tidak bocor, maka ada kemungkinan dana ke daerah ditambah.
"Kalau ekonominya bagus, pajaknya naik, bea cukai enggak bocor, ya kita bagi ke daerah," janji Purbaya.
Namun janji itu terdengar samar. Para gubernur tahu betul, kondisi ekonomi Indonesia sedang lesu. Pertumbuhan melambat. Daya beli masyarakat menurun. Target pajak sering meleset. Dalam kondisi seperti ini, berharap pusat menambah TKD ibarat menunggu hujan di musim kemarau panjang.
-
Siapa Saja Gubernur yang Hadir?
Pertemuan itu dihadiri nama-nama besar. Bobby Nasution dari Sumatera Utara. Muzakir Manaf dari Aceh. Mahyeldi Ansharullah dari Sumbar. Ada juga gubernur Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Total 18 kepala daerah dari berbagai provinsi berkumpul dalam satu ruangan.
Mereka datang bukan atas nama partai politik. Bukan juga atas nama kepentingan pribadi. Mereka datang mewakili jutaan rakyat di daerah yang terdampak langsung oleh kebijakan fiskal pusat.
Dalam forum APPSI itu, mereka duduk satu meja dengan Purbaya. Saling tukar argumen. Saling lempar data. Mencari titik temu yang tampaknya masih jauh dari kata selesai.
-
Akankah Ada Solusi di Tengah Ketegangan Fiskal Ini?
Pertemuan Selasa kemarin bukan yang pertama. Juga bukan yang terakhir. Ketegangan antara pusat dan daerah soal fiskal sudah berlangsung bertahun-tahun. Namun, pemangkasan TKD kali ini terasa lebih dalam. Lebih menyakitkan.
Para gubernur pulang dengan membawa harapan tipis. Mereka percaya Purbaya paham kondisi daerah. Tapi mereka juga tahu, keputusan tidak ada di tangan Menkeu sendirian. Ada Presiden. Ada DPR. Ada berbagai kepentingan yang saling tarik-menarik.
Sementara itu, di daerah-daerah, ribuan ASN menunggu kepastian. Proyek infrastruktur terhenti. Kontraktor menagih. Rakyat bertanya-tanya kapan jalan rusak diperbaiki. Kapan rumah sakit baru dibangun.
Desentralisasi yang dijanjikan sejak era reformasi kini diuji. Apakah daerah benar-benar diberi kewenangan mengelola wilayahnya sendiri? Atau semuanya hanya retorika politik yang indah di atas kertas?