Sulawesitoday - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melempar bom kontroversial. Ia menilai masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono lebih makmur ketimbang dekade Joko Widodo. Pernyataan ini langsung memantik gelombang debat. Pendukung Jokowi geram. Namun Purbaya tak surut. Ia bawa data konkret sebagai pembelaan.
Dalam sebuah forum diskusi tertutup yang kemudian bocor ke publik, Purbaya memaparkan sejumlah indikator makroekonomi. Pertumbuhan ekonomi era SBY mencapai 6% per tahun. Angka itu lebih tinggi dari era Jokowi yang hanya menyentuh 5%. Kredit perbankan di masa SBY tumbuh 22% per tahun. Uang beredar meningkat 17% secara konsisten. Sementara di periode Jokowi, sirkulasi uang sempat mandeg sebelum pandemi COVID-19 melanda.
"Data tidak pernah bohong," ujar Purbaya dengan nada datar. Ia menambahkan, rasio pajak di era SBY unggul 0,5 poin persentase. Angka yang terdengar kecil, namun signifikan dalam skala ekonomi nasional. Perbedaan ini, menurut sang menteri, mencerminkan dinamika ekonomi yang lebih hidup saat itu.
-
Apa yang Membuat Era SBY Dinilai Lebih Makmur?
Purbaya mengidentifikasi satu faktor krusial: ruang gerak sektor swasta. Menurutnya, pemerintahan Jokowi terlalu agresif membangun infrastruktur. Jalan tol bertebaran. Bandara baru bermunculan. Pelabuhan dikembangkan masif. Namun ada harga yang harus dibayar. Sektor swasta kehilangan ruang untuk berkembang. Modal negara menyedot sumber daya ekonomi.
"Infrastruktur memang penting. Tapi bukan segalanya," kata Purbaya. Ia menjelaskan, fokus berlebihan pada pembangunan fisik membuat investasi swasta terhambat. Kredit perbankan tersedot untuk proyek-proyek pemerintah. Pelaku usaha kesulitan mendapat pembiayaan. Pertumbuhan ekonomi pun melambat.
Di era SBY, pendekatan berbeda diterapkan. Pemerintah lebih memberi ruang bagi inisiatif privat. Sektor perbankan lebih leluasa menyalurkan kredit ke dunia usaha. Hasilnya, ekonomi tumbuh lebih dinamis. Uang beredar lebih lancar. Transaksi ekonomi lebih bergairah.
Perbandingan ini tentu tidak sepenuhnya apple-to-apple. Konteks global kedua era berbeda signifikan. Masa SBY bertepatan dengan boom komoditas global. Harga batubara, kelapa sawit, dan nikel meroket. Indonesia, sebagai negara kaya sumber daya alam, menikmati berkah ini. Sementara era Jokowi menghadapi perlambatan ekonomi global. Perang dagang AS-China menciptakan ketidakpastian. Pandemi COVID-19 melumpuhkan aktivitas ekonomi hampir dua tahun.
Namun Purbaya bersikeras, faktor eksternal bukan satu-satunya penjelas. "Kebijakan dalam negeri tetap berperan besar," tegasnya. Ia menilai, pilihan alokasi anggaran dan prioritas pembangunan menentukan arah pertumbuhan ekonomi. Dan dalam hal ini, strategi SBY dianggapnya lebih seimbang.
-
Kritik Pedas untuk Infrastruktur-Sentris
Pendekatan infrastruktur-sentris Jokowi memang punya logikanya sendiri. Konektivitas antar-wilayah diperbaiki. Biaya logistik ditekan. Daya saing ekonomi ditingkatkan dalam jangka panjang. Namun Purbaya melihat sisi lain dari cerita ini.
"Kita bangun jalan tol kemana-mana. Tapi siapa yang pakai?" tanya Purbaya retoris. Ia menyoroti beberapa proyek infrastruktur yang utilisasinya rendah. Jalan tol trans-Sumatera, misalnya, masih sepi kendaraan di beberapa ruas. Investasi besar sudah terserap. Namun return ekonominya belum optimal.
Lebih jauh, Purbaya mengkritik metode pembiayaan infrastruktur. Banyak proyek menggunakan skema Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) atau Kerja Sama Pemerintah-Swasta (KPBU). Skema ini memang tidak membebani APBN secara langsung. Tapi menciptakan kewajiban jangka panjang. Pemerintah terikat kontrak puluhan tahun. Fleksibilitas fiskal terbatas.
"Kita sedang menggadaikan masa depan," ujar Purbaya dengan nada mengingatkan. Ia khawatir, beban cicilan proyek infrastruktur akan membebani pemerintahan mendatang. Termasuk pemerintahan Prabowo Subianto yang baru berjalan beberapa bulan.
-
Evaluasi untuk Prabowo
Pernyataan Purbaya bukan sekadar nostalgia masa lalu. Ada pesan tersirat untuk pemerintahan saat ini. Sebagai Menteri Keuangan di kabinet Prabowo, ia punya tanggung jawab menjaga kesehatan fiskal. Evaluasi terhadap kebijakan masa lalu menjadi penting. Agar kesalahan tak terulang.
"Pak Prabowo harus belajar dari sejarah," kata Purbaya. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara peran pemerintah dan swasta. Infrastruktur tetap perlu dibangun. Namun tidak boleh mematikan inisiatif privat. Sektor swasta harus diberi ruang bernafas.