"Cek dan pastikan," ujarnya. Tiga kata sederhana. Dampaknya bisa selamatkan nyawa.
Langkah-langkah verifikasi mencakup beberapa hal. Pertama, pastikan perusahaan terdaftar resmi. Kedua, dokumen keberangkatan harus lengkap. Ketiga, hubungi BP2MI untuk konfirmasi. Keempat, jangan pernah serahkan paspor ke sembarang orang.
Sayangnya, tidak semua calon pekerja migran paham prosedur ini. Banyak yang terburu-buru. Tergiur janji manis. Akhirnya terperosok dalam jerat TPPO.
Mukhtarudin menyebut fenomena ini sebagai "keberangkatan tanpa dokumen resmi." Istilah halus untuk sesuatu yang sangat berbahaya. Para pekerja ini rentan eksploitasi. Upah tidak dibayar. Kondisi kerja tidak manusiawi. Bahkan ada yang tidak bisa pulang karena dokumen disita.
-
Mengapa Banyak WNI Tetap Nekat?
Pertanyaannya memang relevan. Meski sudah diperingatkan, mengapa masih ada yang nekat? Jawabannya kompleks. Faktor ekonomi jadi yang utama. Tawaran gaji puluhan juta rupiah per bulan sangat menggoda. Apalagi untuk mereka yang di kampung halaman sulit dapat kerja.
Ditambah lagi, modus perekrutan semakin canggih. Para calo menggunakan media sosial. Mereka pamer kehidupan mewah di luar negeri. Testimonial palsu bertebaran. Korban yang sudah terjebak dipaksa mengajak teman dan keluarga.
Pola ini sudah terdeteksi pemerintah. Cak Imin menyebutnya sebagai "skema yang sangat rapih." Dari perekrutan hingga pemberangkatan, semua diatur rapi oleh sindikat.
"Makanya kami terus lakukan sosialisasi," katanya. "Tapi kesadaran masyarakat harus ditingkatkan."
-
Langkah Diplomasi dan Perlindungan
KBRI Kamboja bekerja ekstra keras. Mereka tidak sendirian. Kementerian Luar Negeri dan BP2MI memberikan dukungan penuh. Diplomasi dilakukan di level pemerintah. Negosiasi dengan pihak Kamboja terus berjalan.
"Kami melakukan pendampingan," kata Mukhtarudin. "KBRI di depan. Kami sebagai supporting."
Hasilnya? Sebagian korban sudah berhasil dipulangkan. Prosesnya tidak mudah. Butuh koordinasi lintas kementerian. Butuh kesabaran. Tapi hasilnya mulai terlihat.
Cak Imin menambahkan, sistem perlindungan akan terus diperbaiki. "Ini bukan hanya soal pemulangan," jelasnya. "Tapi juga pencegahan. Kita harus pastikan tidak ada lagi korban baru."
Salah satu langkah konkret adalah peningkatan fasilitas di KBRI. Sekarang ada layanan bantuan 24 jam. Ada hotline khusus untuk pekerja migran yang bermasalah. Ada juga program verifikasi perusahaan di Kamboja—meski tentu saja, karena Kamboja bukan negara penempatan resmi, verifikasi ini lebih ke arah identifikasi potensi bahaya.
Baca Juga: KPK Dalami Peran Saksi Klaim Bisa Urus Penyelesaian Perkara