Sulawesitoday - Pemerintah Indonesia meneken pinjaman baru. Nilainya fantastis. Rp 5,828 triliun. Uang segar itu mengalir dari Madrid, Spanyol. Tujuannya satu. Membangun sistem pengawasan laut terpadu.
Kementerian Kelautan dan Perikanan memimpin proyek ambisius ini. Namanya Maritime and Fisheries Integrated Surveillance, disingkat MFISS. Menteri Sakti Wahyu Trenggono menjadi nahkoda proyek. Dia menjanjikan revolusi pengawasan laut. Teknologi modern. Real-time. Terintegrasi dari pusat hingga daerah.
Proyek MFISS bukan sekadar mimpi. Blueprint-nya sudah rapi. Sepuluh unit kapal pengawas bakal dibangun. Sistem drone untuk mata di langit. Pusat komando dan kontrol terintegrasi. Semua dirancang saling terhubung. Data mengalir tanpa hambatan.
Untuk tahun anggaran 2025 saja, pemerintah mengalokasikan Rp 2 triliun. Angka segitu sudah diajukan ke DPR. Komisi IV yang menangani. Mereka yang punya kuasa setuju atau tolak.
Kenapa Harus Pinjam dari Spanyol?
Pertanyaan ini wajar muncul. Kenapa harus Madrid? Kenapa bukan negara lain?
Jawabannya terletak pada kapasitas. Spanyol punya teknologi maritim mumpuni. Empat kapal berukuran 70 meter akan dibangun di sana. Ini kapal kelas besar. Butuh keahlian khusus. Teknologi canggih. Spanyol sudah terbukti.
Tapi pemerintah tak lupa dalam negeri. Enam kapal sisanya dibangun di Indonesia. Ini strategi transfer teknologi. Pekerja lokal terlibat. Industri dalam negeri dapat jatah. Win-win solution, kata Trenggono.
Pembagian ini bukan tanpa alasan. Kapal 70 meter butuh dok besar. Peralatan presisi. Teknologi yang belum semua galangan Indonesia miliki. Makanya empat unit dikerjakan Spanyol. Sisanya, galangan nasional siap eksekusi.
Kapan Proyek Ini Rampung?
Target waktu sudah dipatok. Akhir tahun 2028. Sekitar tiga tahun lebih. Bukan waktu singkat. Tapi juga tak terlalu lama untuk proyek sebesar ini.
Timeline ini mencakup banyak tahap. Desain kapal. Proses tender. Pembangunan di dua lokasi. Uji coba sistem. Integrasi teknologi drone. Pelatihan operator. Semuanya butuh waktu.
Trenggono optimistis deadline bisa tercapai. Tapi sejarah proyek infrastruktur Indonesia sering bercerita lain. Banyak yang molor. Anggaran membengkak. Target meleset.
Komisi IV DPR juga punya kekhawatiran serupa. Mereka menyetujui anggaran Rp 2 triliun untuk 2025. Tapi dengan catatan tegas. Pelaksanaan harus sesuai aturan. Target waktu wajib ditepati. Tidak ada ruang untuk kelonggaran.