Sulawesitoday - Istana Negara menyaksikan momen bersejarah. Senin pagi, 10 November 2025. Presiden Prabowo Subianto berdiri tegak. Di hadapannya, keluarga ahli waris sepuluh tokoh bangsa.
Upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional 2025 berlangsung khidmat. Bertepatan dengan Hari Pahlawan. Suasana hening memenuhi ruangan. Para menteri hadir. Sejarawan duduk di barisan depan. Keluarga para tokoh menahan haru.
Sepuluh nama dibacakan satu persatu. Dua di antaranya mencuri perhatian. Jenderal Besar TNI Soeharto, Presiden ke-2 Republik Indonesia. Dan KH. Abdurrahman Wahid—akrab dipanggil Gus Dur—Presiden ke-4. Keduanya mantan kepala negara. Keduanya punya jejak berbeda. Keduanya kini berbagi kehormatan sama.
"Penganugerahan ini murni berdasarkan jasa," tegas Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sehari sebelumnya. Ia membantah ada muatan politik. "Ini keputusan negara yang objektif."
Namun publik tak sepenuhnya tenang. Media sosial riuh sejak kabar bocor. Nama Soeharto memicu debat panjang. Ada yang memuji jasanya membangun ekonomi. Ada yang mengingatkan catatan kelam Orde Baru. Gus Dur pun tak luput kritik. Meski dihormati sebagai tokoh pluralisme, masa kepemimpinannya penuh kontroversi.
Mengapa Soeharto dan Gus Dur Jadi Sorotan?
Pertanyaan ini menggantung sejak pengumuman. Jawabannya sederhana namun rumit. Keduanya pernah memimpin negara. Soeharto berkuasa 32 tahun. Era pembangunan masif dimulai. Jalan raya dibangun. Swasembada pangan tercapai. Namun demokrasi terpasung. Korupsi merajalela. Reformasi 1998 menjadi titik akhir.
Gus Dur berbeda cerita. Ia presiden hanya 21 bulan. Terpilih tahun 1999. Periode transisi demokrasi. Ia membuka ruang kebebasan. Melindungi kaum minoritas. Menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Tapi konflik politik internal memaksanya turun.
Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan telah mengkaji mendalam. Melibatkan akademisi. Sejarawan ikut menimbang. Kesimpulannya: kontribusi keduanya pada bangsa tak terbantahkan. Kontroversi bukan halangan mutlak.
"Sejarah tak hitam-putih," ujar seorang anggota Dewan yang enggan disebutkan namanya. "Kita menilai dari dimensi kebangsaan."
Siapa Saja Tokoh Lainnya yang Dianugerahi?
Delapan nama lain tak kalah inspiratif. Marsinah, aktivis buruh dari Jawa Timur. Dibunuh tahun 1993. Perjuangannya untuk hak pekerja abadi. Namanya kini diabadikan sebagai simbol keadilan sosial.
Prof. Mochtar Kusumaatmaja turut masuk daftar. Tokoh hukum internasional dari Jawa Barat. Arsitek Wawasan Nusantara. Kontribusinya membentuk kedaulatan maritim Indonesia. Diplomasi lautnya diakui dunia.
Hajjah Rahmah El Yunusiyyah dipilih atas dedikasi pendidikan perempuan. Dari Sumatera Barat, ia mendirikan sekolah untuk anak perempuan di era kolonial. Melawan stigma bahwa perempuan tak perlu berpendidikan.