Sulawesitoday - Metode pemberian bantuan kemanusiaan kembali jadi sorotan. Kali ini, cara pendistribusian sembako lewat udara—tepatnya dilempar dari helikopter—memantik gelombang kritik dari parlemen. Dua petinggi DPR RI secara tegas menyoroti praktik yang dinilai tak pantas tersebut, meski alasan logistik di balik metode itu bisa dipahami.
Kritik datang dari dua arah berbeda namun bermuara pada satu kesimpulan: bantuan untuk korban bencana harus disalurkan dengan cara bermartabat. Bukan sekadar sampai, tapi bagaimana cara menyampaikannya juga penting. Perdebatan ini mengemuka setelah viral video pejabat yang melempar karung beras dari helikopter ke wilayah terdampak bencana di Sumatera.
Rapat Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada Kamis, 4 Desember 2025, jadi panggung pertama kritik itu dilontarkan. Tak lama kemudian, Ketua DPR RI Puan Maharani menambahkan evaluasi serupa dalam pernyataan terpisah sehari sebelumnya. Keduanya sepakat: ada yang salah dengan cara kita menolong sesama di tengah musibah.
Kenapa Melempar Bantuan Dianggap Tidak Etis?
Firman Soebagyo, legislator dari Fraksi Golkar yang duduk di Komisi IV DPR, tak main-main dengan kritiknya. Ia terang-terangan menyebut tindakan melempar beras dari helikopter sebagai bentuk ketidaksopanan. Bahkan lebih jauh lagi, menurutnya hal itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang seharusnya jadi ruh bantuan sosial.
"Saya minta kepada pejabat yang ada di daerah juga, ketika membantu para korban hendaklah yang sopan," ujar Firman tegas dalam rapat tersebut. Nada bicaranya mencerminkan kekecewaan mendalam. Bukan soal niat membantu yang dipertanyakan, melainkan cara eksekusinya yang dianggap melenceng dari norma kepatutan.
Firman kemudian memberi contoh konkret. "Tidak perlu memberikan beras dilempar-lempar dari helikopter," tegasnya lagi. Kalimat sederhana itu seakan menampar keras praktik yang mungkin dilakukan dengan dalih efisiensi waktu atau keterbatasan akses. Bagi Firman, tidak ada alasan yang bisa membenarkan cara pemberian bantuan yang merendahkan martabat penerima.
Anggota DPR itu juga menyinggung soal pencitraan. Ia mengingatkan agar momen bencana tidak dijadikan panggung promosi diri. "Bu Ketua kemarin datang langsung menyerahkan. Enggak perlu ada yang pencitraan dipanggul dan sebagainya. Ini mohonlah. Serahkan langsung gitu," kata Firman, merujuk pada kunjungan Puan Maharani yang dinilainya lebih beretika.
Apa Evaluasi Puan Maharani Soal Distribusi Udara?
Puan Maharani, sebagai orang nomor satu di parlemen, melihat persoalan dari sudut yang sedikit berbeda namun tetap kritis. Ia mengakui realitas geografis yang memaksa distribusi bantuan harus lewat jalur udara. Banyak wilayah terputus akses daratnya akibat longsor atau jalan rusak parah. Helikopter jadi satu-satunya opsi.
"Seperti yang tadi saya sampaikan, kita fokus untuk bisa memberikan bantuan secara efektif. Banyak wilayah yang jalurnya terputus sehingga distribusi dilakukan melalui udara," jelas Puan kepada wartawan pada Rabu, 3 Desember 2025. Pernyataannya itu disampaikan dengan nada diplomatis, namun ada pesan tersirat yang cukup tajam.
Masalahnya, menurut Puan, bukan pada penggunaan helikopter itu sendiri. Melainkan pada eksekusi di lapangan yang terkesan asal-asalan. Melempar bantuan dari ketinggian bukan cuma berisiko merusak barang, tapi juga berpotensi membahayakan warga yang menanti di bawah. Bayangkan karung beras puluhan kilogram jatuh bebas dari udara.
"Namun cara pemberiannya mungkin dianggap kurang efektif atau kurang baik. Karena itu perlu dievaluasi sebaik-baiknya," pungkas Puan. Kata "mungkin" dalam kalimatnya bukan bermakna ragu, melainkan bentuk kesantunan bahasa politik. Intinya jelas: metode itu harus diubah.
Tantangan Logistik vs Martabat Kemanusiaan