Sulawesitoday - Pemprov Sulsel menghadapi dilema serius terkait lonjakan belanja pegawai yang kini mencapai 42 persen. Dengan angka tersebut, besar kemungkinan TPP atau Tambahan Penghasilan Pegawai bakal dipangkas jika tidak ada pengurangan drastis pada belanja pegawai.
Ini bukan masalah kecil, ya. Sekda Sulsel, Jufri Rahman, sudah tegas meminta agar semua OPD memperketat pengeluaran. Dia bahkan sebut, "Kalau tidak ditekan, yang jadi korban ya TPP itu." Jadi, situasinya cukup genting.
Langkah Pemprov untuk menyetop penerimaan PNS mutasi dari daerah lain jadi salah satu tindakan nyata buat menekan anggaran. Gaji PNS yang pindah, menurut Jufri, nggak serta merta ikut dari daerah asal. Itu artinya, Sulsel harus menanggung beban baru, dan beban ini kian berat karena PPPK dan ASN juga sudah cukup besar jumlahnya di Sulsel. Jadi wajar kalau sekarang kebijakan mutasi dibatasi.
Jufri sebut, "Kita sepakat nggak terima dulu, kecuali kalau tenaga itu benar-benar dibutuhkan."
Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022, belanja pegawai seharusnya nggak lebih dari 30 persen dari total APBD. Nah, kalau terus di atas batas ini, otomatis APBD jadi terbebani. Tahun ini, belanja daerah turun jadi Rp 9 triliun, dari Rp 10 triliun sebelumnya. Sementara beban belanja pegawai malah makin besar. Sulit memang.
Kalau situasinya terus begini, bukan cuma TPP yang bakal terancam, tapi juga berbagai program dan layanan publik lainnya.
Situasi ini sebenarnya udah jadi pembahasan di rapat anggaran 2025. Semua OPD diminta buat ikut menjaga belanja supaya nggak melonjak. Artinya, setiap kepala OPD mesti bijak dalam perencanaan ke depan. Sebab, kalau tetap di atas 30 persen, tahun 2027 bisa makin susah, bukan cuma buat PNS, tapi juga buat seluruh anggaran pembangunan di Sulsel.
Jufri juga sebut, "Sekarang saatnya kita tegas, biar dampaknya nggak makin besar di masa depan."