Gugur di Sidang Sengketa! Bawaslu Tolak Seluruh Permohonan Amrullah-Ibrahim di Pilkada Parigi Moutong 2024

Sulawesitoday - Dalam sidang sengketa Pilkada Parigi Moutong, Bawaslu menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pasangan calon Amrullah Almahdaly dan Ibrahim Hafid. Keputusan yang diambil Kamis (03/10/2024) ini resmi dibacakan oleh Ketua Bawaslu Parigi Moutong, Mohammad Rizal, yang menyatakan bahwa "tidak ditemukan cukup alasan hukum untuk menerima permohonan tersebut."

Dengan kata lain, setelah mempertimbangkan berbagai aspek hukum, permohonan tersebut dianggap tidak layak untuk diterima.

Alasan hukum yang mendasari penolakan ini cukup jelas, seperti yang tertuang dalam keputusan Bawaslu. Salah satu alasan utama adalah fakta bahwa calon Bupati, Amrullah Almahdaly, pernah terjerat kasus pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/PID-SUS/2020. Ini bukan hal yang ringan dalam konteks politik lokal, karena bagaimanapun juga, integritas kandidat adalah elemen penting dalam proses pemilihan.

Baca Juga: LO Tempuh Jalur Hukum Usai H Amrullah Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat di Pilkada Parigi Moutong 2024, Bawaslu Tunggu Berkas Sengketa

Penolakan ini memicu reaksi dari pasangan calon, khususnya Ibrahim Hafid, yang berjanji akan melakukan langkah-langkah lanjutan. "Hari ini bukan berarti kita kalah, hari ini kita hanya tertunda sementara apa yang kita perjuangkan," tegas Ibrahim.

Ia menambahkan bahwa meski hasil ini tidak sesuai harapan, pihaknya tetap akan melanjutkan perjuangan mereka dengan musyawarah internal.

Bagi para pendukung Amrullah-Ibrahim, situasi ini jelas memerlukan sikap sabar dan bijaksana. Ibrahim juga menyerukan kepada pendukungnya untuk tetap bersatu dan menjaga keamanan selama proses Pilkada berlangsung. Ini penting, karena meski situasi politik bisa panas, ketertiban harus tetap dijaga demi kelangsungan proses demokrasi.

Meski keputusan Bawaslu ini jelas memberikan pukulan telak bagi pasangan tersebut, namun mereka menegaskan bahwa proses belum usai. Permohonan mereka, yang dianggap belum memenuhi syarat, menjadi dasar bagi Bawaslu untuk menolak gugatan tersebut.

Sidang ini berlangsung hingga pukul 16.40 WITA di Aula Kantor Bawaslu Parigi Moutong, di mana pasangan Amrullah-Ibrahim hadir bersama tim kuasa hukumnya.

Proses hukum memang rumit, dan dalam banyak kasus, keputusan yang diambil oleh badan pengawas seperti Bawaslu didasarkan pada data yang sangat spesifik dan preseden hukum yang kuat. Namun, dalam dunia politik, terutama di tingkat lokal, apa pun bisa berubah seiring berjalannya waktu. Sangat mungkin, Amrullah dan Ibrahim akan mencoba jalur lain untuk mendapatkan hak mereka berpartisipasi dalam Pilkada.

Keputusan ini juga menjadi pengingat bahwa proses politik selalu berkaitan erat dengan hukum. Bakal pasangan calon tidak hanya diukur berdasarkan popularitas, tetapi juga berdasarkan legalitas dan rekam jejak mereka. KPU Kabupaten Parigi Moutong, misalnya, telah mengumumkan pada 14 September 2024 bahwa status hukum Amrullah menjadi salah satu faktor penentu dalam penolakan ini.

Dengan demikian, penolakan ini bukanlah akhir dari cerita. Seperti yang Ibrahim katakan, "Kita sebagai warga negara berhak mengikuti pemilihan kepala daerah," yang menunjukkan bahwa ada keyakinan kuat pada hak demokrasi. Namun, hak itu tetap harus diimbangi dengan syarat-syarat yang ditetapkan hukum.