Menteri Bahlil Diteriaki Penipu di Sorong, Kabur Lewat Belakang Bandara Hindari Pendemo

Sulawesitoday - Gelombang kemarahan tak terbendung di Bandara Domine Eduard Osok, Sorong, Jumat (6/6/2025). Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, diteriaki "penipu" dan "pengecut" oleh puluhan demonstran. Pemicunya, sang menteri diduga 'minggat' lewat pintu belakang, meninggalkan janji dialog yang tak terpenuhi.

Insiden ini kian mengukuhkan sengkarut rencana penambangan nikel di jantung Raja Ampat, yang terus jadi sorotan.

Aksi massa yang didominasi pegiat lingkungan dan perwakilan masyarakat adat Raja Ampat itu mulanya terbilang damai.

Mereka menyuarakan penolakan keras terhadap rencana eksploitasi nikel di Pulau Batan Pelei dan Manyaifun.

Suara-suara lantang menyebut, dua pulau di surga bahari Papua itu, nyaris tak bertuan bagi investor yang haus untung.

"Tambang nikel bukan masa depan kami. Laut, hutan, dan tanah adat adalah kehidupan kami," tegas seorang aktivis.

Jerit mereka bukan tanpa alasan. Raja Ampat, kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi sejagat, terancam deforestasi, sedimentasi, hingga pencemaran logam berat.

Mata pencarian lokal yang merajut hidup dari laut dan pariwisata pun terancam putus.

Puncak drama terjadi ketika beberapa perwakilan diizinkan masuk ke ruang transit VIP, berharap bisa berdialog langsung dengan Bahlil.

Namun, seperti pungguk merindukan bulan, kekecewaan justru melanda. Mereka mendapati sang menteri telah lenyap, keluar dari pintu lain tanpa sudi menemui.

"Bahlil menipu rakyat! Ini penipuan publik! Kami ditipu! Bahlil pengecut!" sahut-menyahut teriakan massa, memecah kesunyian bandara. Aparat keamanan, meski sigap, tak kuasa meredam letupan amarah itu.

Para demonstran menegaskan, penolakan mereka bukanlah sekadar letupan emosi sesaat. Ini adalah perlawanan.

Sebuah bentuk perlawanan terhadap praktik investasi yang dituding mengabaikan hak ulayat dan keberlanjutan lingkungan.

Mereka mendesak pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, agar segera mencabut izin-izin pertambangan dan menghentikan laju ekspansi sawit di wilayah adat.