Emas Haram di Parimo: Deru Mesin, Bisikan Restu dan APH Buta

Tajuk editorial - Kurang dari satu jam berkendara dari Mapolres Parigi Moutong, mesin-mesin ekskavator menggerogoti perut bumi Tombi dan Buranga. Lubang-lubang raksasa menganga, truk-truk berlalu-lalang tanpa hambatan, ratusan penambang bekerja tanpa gentar. Ini bukan operasi sembunyi-sembunyi di tengah hutan belantara. Ini pertunjukan terang-terangan—seolah menertawakan wibawa hukum yang konon bersarang hanya beberapa puluh kilometer dari sana.

Tragedi Februari 2021 yang menelan delapan nyawa seharusnya menjadi titik balik. Namun empat tahun kemudian, deru alat berat justru kian lantang. Pertanyaannya sederhana namun menusuk: bagaimana mungkin tambang ilegal berskala industri—yang membutuhkan logistik masif, alat berat bernilai miliaran, dan mobilisasi orang banyak—bisa beroperasi tanpa sepengetahuan aparat yang secara geografis nyaris bertetangga?

Jawabannya bukan misteri. Warga Ampibabo tidak lagi berbisik; mereka berbicara terang-terangan tentang "restu tak tertulis" yang membuat para penambang merasa kebal hukum. Ketika truk-truk pengangkut emas melintas bebas di jalanan, ketika operasi penindakan hanya muncul sesekali sebagai seremonial foto, ketika penyangkalan resmi kepolisian terdengar seperti rekaman rusak yang diputar berulang—maka spekulasi keterlibatan oknum bukan lagi desas-desus, melainkan kesimpulan logis dari fakta-fakta yang berserak di lapangan.

Polda Sulteng dan Polres Parigi Moutong memang rajin membantah. Bahkan, sekalian diam, tidak menjawab, membisu. Namun bantahan tanpa audit internal yang transparan hanyalah retorika kosong yang semakin mengikis kepercayaan publik. Jika benar tidak ada keterlibatan oknum, mengapa tidak ada satupun personel yang diperiksa secara terbuka? Mengapa tidak ada mekanisme pengawasan berlapis yang melibatkan pihak eksternal? Penyangkalan yang tidak disertai transparansi justru memperkuat dugaan yang ingin dibantah.

Sementara perdebatan seputar keterlibatan oknum terus berputar, alam Ampibabo membayar harga termahal. Sungai yang dulu jernih kini berwarna cokelat pekat, ancaman longsor mengintai setiap musim hujan, dan kematian delapan orang empat tahun lalu seolah hanya menjadi catatan kaki dalam sejarah keserakahan. Keberlanjutan lingkungan dan keselamatan warga dijadikan tumbal demi emas yang mengalir ke kantong-kantong gelap.

Inilah sebenarnya inti masalah: bukan sekadar tambang ilegal, melainkan sistem pembiaran yang terstruktur. Ketika jarak fisik antara tempat kejadian perkara dengan markas penegak hukum sedekat ini, pembiaran tidak bisa lagi disebut kelalaian—ia adalah kebijakan diam-diam yang lebih berbahaya daripada kejahatan itu sendiri.

Masyarakat Sulteng kini berhadapan dengan pertanyaan eksistensial: siapa yang menjaga para penjaga? Jika institusi yang diamanati menegakkan hukum justru terindikasi menjadi bagian dari ekosistem kejahatan, maka keadilan hanyalah ilusi mahal yang dijual kepada rakyat.

Yang dibutuhkan bukan lagi operasi sporadis atau konferensi pers penuh janji. Yang mendesak adalah: audit menyeluruh terhadap seluruh personel kepolisian di wilayah pertambangan ilegal, pelibatan Komisi Kepolisian Nasional dan KPK untuk investigasi independen, serta pembentukan satuan tugas gabungan yang melibatkan elemen sipil dalam pengawasan penegakan hukum.

Tanpa ini, Tombi dan Buranga akan terus menjadi saksi bisu bagaimana emas haram ditambang di bawah perlindungan tembok biru yang seharusnya menjadi benteng keadilan. Dan deru mesin tambang ilegal akan terus menjadi lagu pengantar tidur bagi integritas yang terkubur di lubang-lubang menganga di perut bumi Sulawesi Tengah. (Tim)

Tambang ilegal di Parigi Moutong beroperasi bebas hanya sejam dari Mapolres. Tragedi 2021 yang menelan 8 nyawa tak jera pelaku. Investigasi mengungkap dugaan keterlibatan oknum, pembiaran terstruktur,

Baca Juga: Ekscavator Kembali Mengaum di PETI Karya Mandiri, Kades Dicurigai Beri Restu