Isu Rebutan Tambang Picu Keretakan Pengurus PBNU, Ini Kata Gus Ipul

Sulawesitoday - Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul membantah keras dugaan perebutan konsesi tambang jadi pemicu konflik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Bantahan tegas itu dilontarkan sang Sekjen PBNU yang dicopot Gus Yahya, Kamis pekan ini.

Dalam video yang beredar luas di platform TikTok @nahdliyincom, ekspresi Gus Ipul terlihat serius. Tidak ada tawa. Tidak ada santai-santai. Wajahnya menunjukkan keseriusan luar biasa. "Ini kan disesatkan ya dengan informasi, seakan-akan ada rebutan tambang," ujar keponakan Gus Dur itu.

Pria yang pernah menjabat Wakil Gubernur Jawa Timur itu langsung membantah habis-habisan. "Siapa yang berani merebut, dan siapa yang berani mempertahankannya? Untuk kepentingan pribadi lho ya," tegasnya dengan nada menantang.

Gus Ipul kembali menekankan satu hal penting. Tambang tersebut milik NU. Bukan milik pribadi siapapun. "Sekali lagi, tambang ini milik NU, yang mau berebut siapa? Enggak ada," ucapnya mantap.

Benarkah Ada Rebutan Tambang di Tubuh Bintang Sembilan?

Pertanyaan ini muncul setelah Ulil Abshar Abdalla, atau akrab disapa Gus Ulil, menyinggung soal perbedaan investor. Dia menyebut hal itu sebagai salah satu pemicu keretakan di tubuh organisasi berlambang bintang sembilan itu.

Namun Gus Ipul tegas menepis. "Makanya aneh kalau Gus Ulil menyebut ini ada pertarungan dari investor ini, investor itu," bantahnya. Menurutnya, yang menentukan investor adalah Ketua Umum. Bukan pihak lain.

Mantan Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal periode Oktober 2004 hingga Mei 2007 itu menegaskan kembali. Pengelolaan tambang harus dilakukan dengan baik. Hasilnya sepenuhnya untuk kepentingan jamiyah. "Ini yang paling penting," imbuhnya.

Namun faktanya, konflik tetap terjadi. PBNU terbelah. Gaduh luar biasa menghiasi organisasi Islam terbesar di Indonesia itu. Suara-suara sumbang bermunculan dari berbagai pihak.

Apa Kata Pakar Ekonomi Energi Soal Ormas Kelola Tambang?

Jauh sebelum polemik ini meledak, seorang pakar sudah mengingatkan. Fahmy Radhi, ekonom energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), sudah mengantisipasi masalah ini. Dia bahkan sempat mengingatkan ormas keagamaan untuk menolak Izin Usaha Pertambangan (IUP) di era pemerintahan Jokowi.

"Kan sudah saya sampaikan sejak awal bahwa kebijakan ini lebih banyak mudarat ketimbang manfaat," ungkap Fahmy saat dihubungi media, Sabtu (20/12/2025). Peringatannya kini terbukti. Kegaduhan melanda PBNU.

Menurut Fahmy, ormas keagamaan seharusnya konsisten mengurus umat. Jangan dialihkan jadi pemain bisnis tambang. "Biarlah ormas keagamaan konsisten mengurus umat. Jangan arahkan mereka jadi pemain tambang," tegas mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dipimpin Faisal Basri itu.

Alasannya sederhana namun fundamental. Mengelola tambang tidaklah mudah. Butuh pengalaman matang. Butuh perhitungan yang sangat cermat. Tidak bisa main-main.